Search
Now showing items 1-9 of 9
PEMBAGIAN KEWENANGAN MENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KPK DAN LEMBAGA PENYIDIK LAINNYA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01)
KEPASTIAN HUKUM MENGENAI STATUS DAN HAK DOSEN TETAP YANG BEKERJA DI PTS
(Pusat Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013-10-30)
Dewasa ini, polemik yang terjadi adalah adanya ketidakjelasan mengenai status serta hak dan kewajiban dosen yang bekerja di PTS, baik sebagai dosen tetap maupun dosen tidak tetap. Menurut peraturan perusahaan di suatu PTS, ...
ANALISIS PEMAHAMAN PEKERJA KONTRAK OUTSOURCING TERHADAP HAK-HAK PEKERJA YANG TERCANTUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI WILAYAH KOTA SURABAYA
(Jurnal Panorama Hukum, 2018-12-01)
The appearance of outsourcing companies shows that the high needs of companies and factories that exist for the use of labor in Indonesia. Security and cleaning service is a type of work that much needed in business world. ...
KAJIAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI (STUDI KASUS PUTUSAN PK MARI No. 47 PK/PID.SUS/2012)
(Pelita Harapan University - Surabaya, 2014-06-01)
MM is a House of Representative member period 2009-2014, known as the initiator of The Special Committee of the Century Bank on the right of inquiry, and often proposes to solve the case of the Century Bank as soon as ...
HUBUNGAN ANTARA NILAI, ETIKA DAN NORMA HUKUM DALAM PELAKSANAAN PHK DI INDONESIA
(Konferensi Nasional Universitas Pelita Harapan Surabaya - 28 November 2015, 2015-11-28)
Tempat kerja adalah rumah kedua, oleh sebab itu hubungan kerja antara para
pekerja dan pemberi kerja hendaknya dilandasi dengan rasa kenyamanan,
kekeluargaan namun tidak mengurangi aspek profesionalisme. Di sisi lain, ...
DISHARMONISASI ATURAN BATASAN USIA PENSIUN BAGI PNS YANG DIPERBANTUKAN DI PERUSAHAAN PERSERO
(Universitas Kanjuruhan Malang - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-03-10)
The law of civil servant states that civil servant who assigned to private
company are known as public servant, although the private company obliged to
pay their wages and allowance. The legal issues is when there are ...
KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
(Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2016-02-25)
Teknologi informasi dan komunikasi telah
memberikan pengaruh yang signifikan bagi
perkembangan hukum acara di Indonesia, khususnya
dalam bidang hukum pembuktian. Teknologi telah
melahirkan berbagai sarana dan alat ...
ANALISIS INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016
(Universitas Kanjuruhan Malang - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-05-13)
Electronic informationis a legal evidence in criminal code procedure
based on article 5 act of ITE.According to the theory on criminal procedure
of evidence law, the validity of electronic information should have come
from ...
PPATK SEBAGAI LEMBAGA MONITORING “DIRTY MONEY” DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01)
Masyarakat Indonesia saat ini cukup tersita perhatiannya dengan
pemberitaan media massa berkenaan dengan “rekening gendut” pejabat
pemerintah, pegawai negeri, aparat penegak hukum dan lainnya yang dinilai
menyimpang ...