Search
Now showing items 1-2 of 2
MALADMINISTRASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 3 UNDANGUNDANG NO 31 TAHUN 1999 jo UNDANGUNDANG NO 20 TAHUN 2001
(LPPM Universitas Pelita Harapan Surabaya, 2016-12-01)
Tindak pidana korupsi yang menyangkut pejabat pemerintahan diatur melalui pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disingkat
UUTPK). Untuk menjelaskan ...
PPATK SEBAGAI LEMBAGA MONITORING “DIRTY MONEY” DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01)
Masyarakat Indonesia saat ini cukup tersita perhatiannya dengan
pemberitaan media massa berkenaan dengan “rekening gendut” pejabat
pemerintah, pegawai negeri, aparat penegak hukum dan lainnya yang dinilai
menyimpang ...