Conference (Law)http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2802024-03-28T18:07:02Z2024-03-28T18:07:02ZTRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUMLatumahina, Rosalinda Elsinahttp://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/17122022-03-30T07:10:11Z2018-07-27T00:00:00ZTRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
Latumahina, Rosalinda Elsina
2018-07-27T00:00:00ZDISHARMONISASI ATURAN BATASAN USIA PENSIUN BAGI PNS YANG DIPERBANTUKAN DI PERUSAHAAN PERSERORitonga, Rena ZefaniaBoong, Vicariya Retnowatihttp://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/17112022-03-30T07:11:07Z2018-03-10T00:00:00ZDISHARMONISASI ATURAN BATASAN USIA PENSIUN BAGI PNS YANG DIPERBANTUKAN DI PERUSAHAAN PERSERO
Ritonga, Rena Zefania; Boong, Vicariya Retnowati
The law of civil servant states that civil servant who assigned to private
company are known as public servant, although the private company obliged to
pay their wages and allowance. The legal issues is when there are differences
related retirement age for civil servant who assigned to private company, that
regulated between UU ASN and collective labor agreement (PKB). UU ASN
regulates that retirement age is starting from age 58 years old, while PKB
regulates that retirement age is 56 years old. These civil servant have rights to
retire as a public servant, but on the other hand the government never withdraw
them. So the aim of this research is to find the legal certainty related this legal
issues with using statute approach, conceptual approach and historical approach
2018-03-10T00:00:00ZPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK YANG DIPAKSA BEKERJA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN ANAKWidjiastuti, AgustinSoedibyo, Adhihttp://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/17092022-03-30T05:46:19Z2018-03-10T00:00:00ZPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK YANG DIPAKSA BEKERJA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN ANAK
Widjiastuti, Agustin; Soedibyo, Adhi
2018-03-10T00:00:00ZANALISIS TENTANG AKIBAT DISKRIMINASI TERHADAP KEARIFAN LOKAL YANG MENDEGRADASI PEMBANGUNAN IDENTITAS BANGSASetyabudhi, Jusup JacobusWidjiastuti, Agustinhttp://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/17082022-03-30T08:18:56Z2018-08-01T00:00:00ZANALISIS TENTANG AKIBAT DISKRIMINASI TERHADAP KEARIFAN LOKAL YANG MENDEGRADASI PEMBANGUNAN IDENTITAS BANGSA
Setyabudhi, Jusup Jacobus; Widjiastuti, Agustin
Kearifan lokal sudah sejak dahulu kala ada sebelum Indonesia merdeka, dan dikenal
dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Kristalisasi kearifan lokal yang dilakukan
oleh Bung Karno menghasilkan lima prinsip yang diberi nama Pancasila. Didasarkan
atas Pancasila tersebut, disusunlah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang
disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI). Diskriminasi kearifan lokal sudah mulai terjadi sejak pengesahan
UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012, pada
saat diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012.
Diskriminasi kearifan lokal yang terjadi selama 67 tahun tersebut mengakibatkan
timbulnya konflik di antara bangsa Indonesia yang tidak kunjung selesai.
Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber kearifan lokal dikesampingkan, bahkan
dianggap tidak ada. Hal ini menimbulkan akibat lebih lanjut berkaitan dengan
degradasi identitas bangsa Indonesia
2018-08-01T00:00:00Z