http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/21 2026-11-06T14:48:47Z http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2552 Analisis pertanggung jawaban hukum marketplace selaku penyedia tempat perdagangan online terkait dengan penjualan produk tiruan yang melanggar kekayaan intelektual Tambuwun, Maria Bertha Ismulyani Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum marketplace selaku penyedia tempat perdagangan online terkait penjualan produk tiruan yang melanggar kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yang mengolah bahan-bahan hukum melalui studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pelanggaran kekayaan intelektual yang terdapat dalam penjualan barang-barang tiruan di marketplace dan bentuk tanggung jawab hukum apa, yang dapat dilimpahkan ke marketplace selaku pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan informasi elektronik yang melanggar hukum dalam marketplace terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa marketplace dapat dikenakan tanggung jawab hukum, yang didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pedata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Marketplace dalam hal ini memiliki konsekuensi hukum atas beredarnya barang-barang tiruan yang tergolong sebagai konten informasi elektronik ilegal. Pertanggungjawaban hukum marketplace dapat dilakukan melalui mekanisme ganti rugi perdata dan/atau pidana denda 2021-08-25T00:00:00Z http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2551 Tinjauan yuridis terhadap pemotongan upah pekerja pada masa pandemi covid-19 menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja = Juridical analysis on working wage deductions during the covid-19 pandemic according to law number 13 year 2003 concerning labor and law number 11 year 2020 concerning job cration Santoso, Patricia Pascalina Erica Penelitian ini membahas mengenai pemotongan upah pekerja yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif yang dalam pengolahan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai diperbolehkannya pemotongan upah pekerja yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengusaha diperbolehkan melakukan pemotongan upah pekerja pada masa pandemi Covid-19 apabila pemotongan upah tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan serta tidak berada di bawah upah minimum kota/kabupaten sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. / This study discusses the deduction of workers wages during the Covid-19 pandemic of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This study uses a type of Normative Juridical research in which the processing of legal materials is carried out through literature study. This study aims to analyze the permissibility of deductions from workers wages during the Covid-19 pandemic. The results of the study show that employers are allowed to cut workers wages during the Covid-19 pandemic if the wage cuts are in accordance with the provisions of Government Regulation Number 36 of 2021 concerning wages and are not below the city or district minimum wage in accordance with the provisions of Law Number 13 2003 concerning Manpower and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation 2021-08-30T00:00:00Z http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2550 Analisis kasus suap pengadaan bansos covid-19 oleh Mensos Juliari Batubara dari UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 Tjandinegara, William Edward Penelitian ini membahas tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Indonesia pada saat itu Juliari Batubara terhadap pengadaan paket bantuan sosial penanganan Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, dimana seluruh rangkaian pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka. Penelitian ini bertujuan agar lebih memahami tentang tindak pidana korupsi suap dalam Pasal 12 UU Tipikor dan lebih memahami tentang keberlakuan Pasal 27 UU Nomor 2 Tahun 2020 terhadap kasus ini. Bahwasanya, setiap pejabat negara termasuk Juliari yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap anggaran yang dimaksudkan untuk penanganan Covid-19 dapat dituntut menggunakan ketentuan UU Tipikor dan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 27 UU Nomor 2 Tahun 2020 tidak dapat diimplementasikan karena terdapat iktikad tidak baik dari Juliari dengan menerima sejumlah uang fee dari para rekanan penyedia paket bansos./This research examined about corruption crime what was done by the Minister of Social Affairs at that time, Juliari Batubara, regarding the procurement of social assistance package for handling Covid-19 in terms of Law Number 20 of 2001 Concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 Concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption and Law Number 2 of 2020 Concerning Stipulation of Government Regulation in Substitute of Law Number 1 of 2020 Concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and/or In Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability Becomes Law. This research uses a type of Normative Judicial research, where the entire activities of legal material processing is carried out by literature study. This research aims to better understanding of the crime of bribery corruption in Article 12 of the Anti-Corruption Law and better understanding the applicability of Article 27 of Law Number 2 of 2020 to this case. Whereas every state official including Juliari who commits a criminal act of corruption against the budget intended for handling Covid-19 can be prosecuted using the provisions of the Anti-Corruption Law and the provisions that apply in Article 27 of Law Number 2 of 2020 cannot be implemented because there is bad faith from Juliari with receive a fee from partners who provide social assistance packages 2021-08-30T00:00:00Z http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2549 Penerapan pasal bagi pelaku pemerkosa anak disabilitas ditinjau dari undang_undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Kusuma, Gagarin Eiros Janitra Anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang hak dan kehidupannya harus dilindungi. Terlepas dari kondisi kesempurnaan anak secara jasmani, anak disabilitas atau disabilitas berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang sama dengan anak pada umumnya. Anak Disabilitas atau Disabilitas juga merupakan anugerah yang diberikan Tuhan untuk dirawat dan jaga. Namun, tindakan pemerkosaan terhadap anak disabilitas di Indonesia masih terjadi. Skripsi ini menggunakan metodelogi pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan Undang - Undang (Statutes Approach). Dari hasil pembahasan dalam skripsi ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dengan penerapan pasal yang tepat terhadap pelaku pemerkosa anak disabilitas. Penulis mengadaptasi kasus yang tejadi di Selong, Lombok Timur, dimana gadis disabilitas (N) yang baru berusia 18 tahun di perkosa oleh seorang temannya yang berusia 19 tahun (AW). Dalam skripsi ini membahas mengenai penerapan pasal yang tepat dijatuhkan kepada pelaku pemerkosa anak disabilitas. Pelaku harus dihukum sesuai dengan Undang-Undang yang ada dan harus dihukum seberat-beratnya. Hal tersebut agar angka pemerkosaan anak, khususnya anak disabilitas semakin menurun. Referensi: 28 (1982-2019). Kata Kunci: Penerapan, Anak disabilitas, Perlindungan Anak. // ABSTRACT Gagarin Eiros Janitra Kusuma (02051180043) PENERAPAN PASAL BAGI PELAKU PEMERKOSA ANAK DISABILITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (46 Pages; 3 Attachments) Children are assets and the next generation of the nation whose rights and lives must be protected. Regardless of the physical perfection of the child, children with disabilities or disabilities have the right to receive the same treatment and protection as children in general. Children with disabilities are also a gift given by God to be cared for and protected. However, acts of rape against children with disabilities in Indonesia still happens. This thesis uses a conceptual approach and a statutes approach. From the results of the discussion in this thesis, it is in accordance with the Child Protection Act related to the application of the right article against perpetrators of rapists of children with disabilities. The author adapts a case that occurred in Selong, East Lombok, where an 18-year-old disabled girl (N) was raped by a 19-year-old friend (AW). Therefore, in this thesis discusses the application of the appropriate article imposed on perpetrators of rapists of children with disabilities. Perpetrators must be punished in accordance with existing laws and must be punished severely. This is so that the number of child rapes, especially children with disabilities, decreases 2021-07-25T00:00:00Z