http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2426 2026-11-06T14:49:23Z http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2438 Pertanggungjawaban pidana pelaku kasus pencemaran lingkungan hidup pt albasi priangan lestari Cahayadi, Willianto Gunawan; Mandiana, Sari; Achmad, Andyna Susiawati Salah-satu amanat yang berikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia UUD 1945 adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Lingkunganhidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesiasebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, danmendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperolehpelayanan kesehatan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat tentunya menunjangproduktivitas hidup dan tingkat kesehatan masyarakat. Sebaliknya,gangguan/penurunan kualitas lingkungan hidup sangat berpengaruh danmemberikan dampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat. Tesis inimembahas kasus terkait dengan tidak pidana lingkungan hidup yang dilakukan olehkorporasi dalam hal ini PT. APL, yang mana dalam Surat tuntutan/dakwaanmendudukan Chrisdianto Rahardjo sebagai Terdawa I dan PT. APL sebagaiTerdakwa II. Adapun pasal yang didakwankan kepada Terdakwa I adalah Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf b UU 32/2009 dan terhadapTerdakwa II (subjek hukum badan hukum) didakwa dengan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU 32/2009. Putusan Nomor155/Pid.Sus/2013/PN.Cms diperkuat oleh putusan Dalam Putusan banding nomor344/Pid.Sus/2013/PT.Bdg menjatuhkan pemidanaan kepada para terdakwasehingga kasus ini membuka cela bagi terjadinya asas nebis en idem danpertanggungjawan korporasi / One of the mandates given by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the right to a good and healthy environment. A good and healthy environment is the basic right of every Indonesian citizen as mandated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution which reads: "Every person has the right to live in peace and prosperity, to live, and obtain a good and healthy living environment and entitled to receive health services. A good and healthy environment certainly supports life productivity and the level of public health. Conversely, disruption / decline in the quality of the environment will be very influential and have a negative impact on people's quality of life. This thesis discusses cases related to nonenvironmental crimes committed by corporations in this case PT. APL, which in the letter of demand / indictment positions Chrisdianto Rahardjo as Laughing I and PT. APL as Defendant II. The article that was charged to Defendant I was Article 100 paragraph (1) and paragraph (2) Jo. Article 116 paragraph (1) letter b of Law 32/2009 and Against Defendant II (legal subject of a legal entity) are charged with. Article 100 paragraph (1) and paragraph (2) Jo. Article 116 paragraph (1) letter a of law 32/2009. Decision Number 155 / Pid.Sus / 2013 / PN.Cms is strengthened by the decision in Decision appeal number 344 / Pid.Sus / 2013 / PT.Bdg impose convictions on the defendants so that this case opens a reproach for the occurrence of nebis en idem and corporate responsibility 2021-05-28T00:00:00Z http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2437 Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan one time password sebagai sarana transaksi digital perbankan Gondowidjaja, Michael; Hasan, Tandyo; Achmad, Andyna Susiawati Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan one time password sebagai sarana transaksi perbankan digital. Pihak Perbankan seharusnya menjaga kerahasiaan data nasabah dan menjamin keamanan dalam proses transaksi digital. Peretasan kode OTP dapat dikategorikan sebagai kelalaian bank serta merupakan tindakan tidak bertanggung jawab yang menimbulkan kerugian materiil terhadap nasabah. Bank bertanggung jawab atas tindakan penyalahgunaan one time password yang terjadi dikarenakan data nasabah yang seharusnya dijaga dengan ketat oleh pihak perbankan justru terbuka atau diketahui oleh pihak lain. Bank juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengawasi kinerja operasional perbankan, maka bank tetap bertanggung jawab atas kerugian yang telah diakibatkan tersebut, baik secara materiil maupun immateriil / This study discusses legal protection against misuse of one time passwords as a means of digital banking transactions. Banking parties should maintain the confidentiality of customer data and ensure security in the digital transaction process. Hacking the OTP code can be categorized as bank negligence and is an irresponsible act that causes material loss to customers. The bank is responsible for the misuse of the one time password that occurs because customer data that should be closely guarded by the banking sector is open or known to other parties. The bank also has the obligation and responsibility to oversee the operational performance of the banking system, so the bank remains responsible for the losses that have been caused, both materially and immaterial 2021-05-28T00:00:00Z http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2436 Pendaftaran indikasi geografis atas kayu bajakah dikalimantan tengah sebagai penyembuh penyakit kanker Sidarta, Roy Sutrisno; Mandiana, Sari; Setyabudhi, Jusup Jacobus Indonesia adalah negara yang kaya dan melimpah sumber daya alanmnya sehingga menghasilkan hasil budi daya nabati dan hayati yang mencirikan geografi di mana potensi itu berada. Suatu perlindungan hukum, oleh karena itu diperlukan, yaitu pelindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual. Kasus yang dianalisis dalam tesis ini adalah kasus Kayu Bajakah dalam kaitannya dengan perlindungan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hak Indikasi Geografis Kayu Bajakah, serta juga untuk mengetahui dan memahami siapa pemegang hak atas Indikasi Geografis Kayu Bajakah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, doktrin serta teori-teori dalam literatur yang kemudian diterapkan pada rumusan masalah, yang merupakan hal yang khusus, untuk menjawab isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kayu Bajakah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Indikasi Geografis. Pemohon Indikasi Geografis yang kemudian menjadi pemegang hak atas Indikasi Geografis tersebut, merupakan masyarakat Palangkaraya, atau Pemerintah Kota Palangkaraya atau Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Indonesia is a country that is rich and abundant in natural resources so as to produce the natural and biological results that characterize the geographical location where the potential lies that needs legal protection which is Intellectual Property legal protection. The case analyzed in this thesis is the Bajakah Wood case related to the protection of Geographical Indications.This study aims to determine and understand the Geographical Indications Rights related to Bajakah Wood and also to know and understand the right holders for the Geographical Indications of Bajakah Wood. The research method used is the Deductive Method, which is of matters that are general in this case legislation, doctrine and theories in the literature which are then applied according to the formulation of the problem to answer the issue.The results of the study showed that the Bajakah Wood was fulfilled by the elements or requirements as a Geographical Indication, and the applicants of Geographical Indications who later became holders of the Geographical Indications were the Palangkaraya people, or the Palangkaraya City Government or Central Kalimantan Provincial Government 2021-04-28T00:00:00Z http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2435 Legal protection and consequences on company status in relation to change of shareholders’ citizenship Tse, Shirley Nga Yan; Hasan, Tandyo; Achmad, Andyna Susiawati On one hand, Investment Law No 25 of 2007 identifies a company as foreign-owned if any of its shares are owned by foreign individuals or entities. Indonesian shareholders who forfeit their citizenship cause alteration in their company’s status from domestic-owned (Penanaman Modal Dalam Negeri) to foreign-owned (Penamaan Modal Asing). On the other hand, Company Law No 40 of 2007 ensures that the requirement of Articles of Association and other legislations apply to both domestic-owned and foreign-owned companies domiciling within the territory of the Republic of Indonesia. Articles of Association governs the power of a company and the rights of shareholders, and by law resolution (quorum) at the meeting of shareholders are required to make any amendments to the Articles of Association. Accordingly, changing company status to “foreign-owned” as a result of shareholders relinquishing citizenship, without passing a quorum resolution harms the rights of shareholders and violates the Company Law. Nevertheless, keeping the company as domestic-owned could also violate the Investment Law because the share therein is owned by foreigners. This article depicts the dilemma arising from the impact of citizenship change in relation to company's status, process of company’s status change, and the consequences of company’s status violations / Undang-Undang Penanaman Modal No 25 tahun 2007 mengidentifikasi perusahaan sebagai milik asing jika salah satu sahamnya dimiliki oleh orang atau badan asing. Pemegang saham Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya menyebabkan perubahan status perusahaannya dari milik dalam negeri menjadi milik asing. Di sisi lain, Undang-Undang Perseroan No. 40 tahun 2007 memastikan bahwa persyaratan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya berlaku bagi perusahaan milik dalam negeri maupun milik asing yang berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Anggaran Dasar mengatur kekuasaan suatu perusahaan dan hak-hak pemegang saham, dan berdasarkan keputusan hukum (kuorum) pada rapat pemegang saham diwajibkan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar. Dengan demikian, perubahan status perusahaan menjadi "milik asing" sebagai akibat dari pelepasan kewarganegaraan pemegang saham, tanpa melalui resolusi kuorum merugikan hak pemegang saham dan melanggar Undang-Undang Perusahaan. Meski demikian, menjadikan perseroan sebagai milik dalam negeri juga bisa melanggar UU Penanaman Modal karena saham di dalamnya dimiliki oleh pihak asing. Artikel ini menggambarkan dilema yang timbul dari dampak perubahan kewarganegaraan terkait dengan status perusahaan, proses perubahan status perusahaan, dan konsekuensi pelanggaran status perusahaan 2021-05-28T00:00:00Z