Vol 5 No. 2 Desember 2016

Pengaruh consumption value terhadap niat beli dengan wom sebagai variabel moderating

2016-12-01T00:00:00Z

Pengaruh consumption value terhadap niat beli dengan wom sebagai variabel moderating Sondakh, Oliandes; Herbert, Go George One of the creative industries which have great potential to develop is the water hyacinth handicraft industry. Unfortunately, water hyacinth handicraft industry has not been widely hailed by others, eventhoug it is capable of producing a wide variety of products such as slippers, bags, furniture, souvenirs, and others depend on the creativity, skill, and talent of craftsman. Furthermore, creative industries based on environment can also be an answer to the environmental problems that arise. People who are aware of the environmental issues would have intention to show environmental behavior, like doing environmental buying behavior. In order to embed environmental behavior, Enqvist-Jonsson and Nilson (2014) emphasized the importance of knowing the factors that can affect a person in pro-environmental behavior. Based on this argument, this study aimed to get an overview of the factors that influence consumer intentions to purchase water hyacinth products, especially in the area of Surabaya. These factors should be oriented on market demand of water hyacinth handicraft consumers in order to increase buying behavior. These factors are are Functional Value, Emotional Value, and Social Value. To analyze the data, this study used Multiple Linear Regression (MLR) and Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that Emotional and Social Value have positive and significant impact on Buying Intention, while Functional Value variabel have positive but not significant effect on Buying Intention. Moderating effects of Word Of Mouth is proved to have significant effect on the relationship between Functional and Emotional Value on Buying Intention, but is not proved to have significant effect in the relationship between the Social Value on Buying Intention

Analisis Hubungan Antara Jumlah Naik dan Turun Penumpang Dengan Tata Guna Lahan (Studi Kasus : Koridor 2 Trans Mamminasata)

2016-12-01T00:00:00Z

Analisis Hubungan Antara Jumlah Naik dan Turun Penumpang Dengan Tata Guna Lahan (Studi Kasus : Koridor 2 Trans Mamminasata) Upa, Verdy Ananda; Suprayitno, Hitapriya Indonesia started to develope largely the MRT line, as Commuter Line and Bus Rapid Transit (BRT). BRT has been applied in some cities of Indonesia, example Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Bali, and Makassar. Especially on Makassar, BRT line known as “Trans Mamminasata” with 3 corridors have been operated. The purpose of this research to see the relation between bus stop position and land use of the neighborhood. Method of this research using interview to passengers of Corridor 2 Trans Mamminasata about the bus stop, which they used to get in and get out, distance between origin and destination to bus stop, so data about the bus stop, which used to get in and get out, and influence area from bus stop of Corridor 2 could be collect. The result of research presented that bus stop, which used to get in on Corridor 2 : Mall Panakkukang – Mall GTC are Mall Panakkukang, SMA 1, RS Pelamonia, used to get out are SMA 1, RS Pelamonia, Mall Ratu Indah, Rajawali, Trans Studio Mall, and Mall GTC. Otherwise the bus stop, which used to get in on Corridor 2 : Mall GTC – Mall Panakkukang are Mall GTC, Trans Studio Mall, Pantai Losari, Karebosi Link, and Masjid Raya, used to get out are Pantai Loasari, Benteng Fort Rotterdam, Karebosi Link, Masjid Raya, Masjid Al-Markaz, and Mall Panakkukang. Influence Area from bus stop of Corridor 2 : Mall Panakkukang – Mall GTC viewed from trip generation side are 3 km, 2 km, and 1 km, viewed from trip attraction side are 0,1 km, 1 km, 0,5 km, 0,5 km, 0,1 km, and 0,2 km. Influnce Area from bus stop of Corridor 2 : Mall GTC – Mall Panakkukang viewed from trip generation side are 1,5 km, 2,5 km, 1,5 km, 1,5 km, and 2,5 km, viewed from trip attraction side are 0,5 km, 0,2 km, 1 km, 0,8 km, 1 km, 0,6 km, and 0,2 km.

Persepsi Dukungan Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Pengurus Gereja GPPS Bait-San Kalijaten

2016-12-01T00:00:00Z

Persepsi Dukungan Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Pengurus Gereja GPPS Bait-San Kalijaten Filadelfia, Moria Yanna; Suprapto, Maria Helena; Novanto, Yusak Banyaknya pengurus gereja yang suka beribadah dan melayani di gereja lain menjadi alasan peneliti ingin meneliti tentang komitmen organisasi yang dimiliki pengurus gereja GPPS Bait-San Kalijaten. Pergantian Gembala Jemaat yang baru terjadi dan banyaknya keluhan dari pengurus juga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan yang melayani dan persepsi dukungan organisasi terhadap komitmen organisasi pengurus gereja GPPS Bait-San Kalijaten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan yang melayani dan persepsi dukungan organisasi terhadap komitmen organisasi. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Sampel yang diambil sebanyak 46 orang pengurus gereja GPPS Bait-San Kalijaten dengan teknik total population sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara gaya kepemimpinan yang melayani dan persepsi dukungan organisasi terhadap komitmen organisasi dengan gaya kepemimpinan yang melayani (p < 0,05), persepsi dukungan organisasi (p < 0,05), dan nilai R2 sebesar 41,6%. Pengurus gereja sering beribadah dan melayani di gereja lain karena komitmen organisasi yang dimiliki pengurus adalah komitmen normatif. Gembala Jemaat perlu untuk lebih menjalin hubungan yang akrab dengan pengurus gereja agar komitmen organisasi pengurus menjadi komitmen afektif.

MALADMINISTRASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 3 UNDANGUNDANG NO 31 TAHUN 1999 jo UNDANGUNDANG NO 20 TAHUN 2001

2016-12-01T00:00:00Z

MALADMINISTRASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 3 UNDANGUNDANG NO 31 TAHUN 1999 jo UNDANGUNDANG NO 20 TAHUN 2001 Mandiana, Sari Tindak pidana korupsi yang menyangkut pejabat pemerintahan diatur melalui pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disingkat UUTPK). Untuk menjelaskan unsur-unsur pasal 3 UUTPK, disajikan kasus yang beberapa waktu lalu cukup memukau masyarakat dengan terbongkarnya markup atas pengadaan SIMULATOR SIM di KORLANTAS PUSAT. Isu Hukum dalam kasus ini adalah “Apakah Maladminitrasi merupakan bagian/bestanddeel tindak pidana korupsi pasal 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001? Rumusan pasal 3 UUTPK kata melawan hukum tidak tertulis/tidak tersurat, disini melawan hukum hanya tersirat yang dikenal dengan elemen, sehingga tidak perlu dibuktikan dipersidangan, tetapi perlu diperhatikan pula oleh hakim. Bukankah setiap tindak pidana terkandung didalamnya unsur melawan hukum, yang dikenal dengan melawan hukum fiktif. Dalam arti walaupun tidak tersurat tetapi harus dianggap ada. Dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara, merupakan unsur pokok tindak pidana korupsi yang terjabarkan dari jiwa/filosofi UUTPK yang tercantum dalam konsideran butir b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan butir a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Maladministrasi menurut pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah: ”Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immnateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”. Kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan adanya markup pengadaan Simulator SIM di KORLANTAS oleh para pejabat polisi terkait, masuk ranah pasal 3 UUTPK dengan bestanddeel “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dari segi hukum administrasi dikenal dengan perilaku menyimpang aparat/pejabat negara yang disebut dengan maladministrasi. Keabsahan wewenang terkait dengan legalitas formal dan legalitas substansial yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerin-tahan yang baik sebagai parameter, selama ini diikuti maka tindakan itu sah. Namun dalam kasus ini terjadi penyimpangan perilaku /maladministrasi, yaitu melakukan tindakan penyalahgunaan wewe-nang dengan me markup sebanyak 2 (dua) kali lipat dari harga sebenarnya.