http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/280 Fri, 06 Nov 2026 14:46:53 GMT 2026-11-06T14:46:53Z http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1712 TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM Latumahina, Rosalinda Elsina Fri, 27 Jul 2018 00:00:00 GMT http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1712 2018-07-27T00:00:00Z http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1711 DISHARMONISASI ATURAN BATASAN USIA PENSIUN BAGI PNS YANG DIPERBANTUKAN DI PERUSAHAAN PERSERO Ritonga, Rena Zefania; Boong, Vicariya Retnowati The law of civil servant states that civil servant who assigned to private company are known as public servant, although the private company obliged to pay their wages and allowance. The legal issues is when there are differences related retirement age for civil servant who assigned to private company, that regulated between UU ASN and collective labor agreement (PKB). UU ASN regulates that retirement age is starting from age 58 years old, while PKB regulates that retirement age is 56 years old. These civil servant have rights to retire as a public servant, but on the other hand the government never withdraw them. So the aim of this research is to find the legal certainty related this legal issues with using statute approach, conceptual approach and historical approach Sat, 10 Mar 2018 00:00:00 GMT http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1711 2018-03-10T00:00:00Z http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1709 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK YANG DIPAKSA BEKERJA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN ANAK Widjiastuti, Agustin; Soedibyo, Adhi Sat, 10 Mar 2018 00:00:00 GMT http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1709 2018-03-10T00:00:00Z http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1708 ANALISIS TENTANG AKIBAT DISKRIMINASI TERHADAP KEARIFAN LOKAL YANG MENDEGRADASI PEMBANGUNAN IDENTITAS BANGSA Setyabudhi, Jusup Jacobus; Widjiastuti, Agustin Kearifan lokal sudah sejak dahulu kala ada sebelum Indonesia merdeka, dan dikenal dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Kristalisasi kearifan lokal yang dilakukan oleh Bung Karno menghasilkan lima prinsip yang diberi nama Pancasila. Didasarkan atas Pancasila tersebut, disusunlah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Diskriminasi kearifan lokal sudah mulai terjadi sejak pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012, pada saat diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012. Diskriminasi kearifan lokal yang terjadi selama 67 tahun tersebut mengakibatkan timbulnya konflik di antara bangsa Indonesia yang tidak kunjung selesai. Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber kearifan lokal dikesampingkan, bahkan dianggap tidak ada. Hal ini menimbulkan akibat lebih lanjut berkaitan dengan degradasi identitas bangsa Indonesia Wed, 01 Aug 2018 00:00:00 GMT http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/1708 2018-08-01T00:00:00Z