http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/295 Fri, 06 Nov 2026 14:46:50 GMT 2026-11-06T14:46:50Z http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2280 Analisis kewenangan PPND-PANDI dalam penyelesaian sengketa nama domain berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia Sunawi, Rivaldo Marcelino Dalam dunia bisnis seringkali timbul persmasalahan atau sengketa kepemilikan nama domain yang biasanya erat kaitannya dengan merek, karena keduanya merupakan pengenal atau identitas dalam dunia perdagangan. Secara yuridis merek dan nama domain memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari tata cara pendaftarannya dan aspek penggunaannya, namun biasanya seringkali terjadi cybersquatting dalam perjalanannya. cybersquatting merupakan suatu tindakan pendaftaran nama domain yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak (tidak memiliki legitimate interest). Biasanya orang yang ingin mencari keuntungan dengan pendaftaran nama domain, melakukan hal ini terhadap pemilik merek terdaftar yang sah, karena secara kegunaan keduanya berbeda, namun menimbulkan persamaan apabila hal tersebut terjadi dalam dunia maya/elektronik. PANDI merupakan Pengelola Nama Domain Internet di Indonesia yang menjadi suatu organisasi berbadan hukum yang didirikan oleh komunitas internet Indonesia Bersama dengan pemerintah. PANDI membentuk PPND sebagai sekertariat penyelesaian perselisihan nama domain yang ada. PPND-PANDI memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa nama domain yang terjadi, meskipun kewenangan tersebut hanya terbatas secara administratif yaitu pada proses pendaftarannya. Dalam penyelesaian suatu sengketa nama domain, putusan PPND-PANDI, harus dilihat apakah sengketa tersebut terjadi pada saat proses pendaftaran atau setelah pendaftaran atau penggunaannya, maka putusan tersebut tidak bersifat final dan mengikat, karena PPND-PANDI tidak termasuk lembaga Arbitrase maupun lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kata Kunci : Sengketa nama domain, merek, PPND-PANDI Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 GMT http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2280 2021-01-14T00:00:00Z http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2279 Analisis yuridis pertanggungjawaban perusahaan dan pelaku saat terjadinya pencurian data pribadi pengguna aplikasi Tokopedia Kokasih, Daren Hugo Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih belum memiliki payung hukum yang jelas. Ketika terjadi kebocoran data maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang datanya terungkap, oleh karena itu harus ada bentuk pertanggung jawaban dari pihak Pengelola Data sebagai penyimpan data tersebut dan juga pihak pelaku kejahatan pembobolan informasi tersebut. Pada tahun 2020 terjadi data and security breach di perusahaan platform e-commerce yakni Tokopedia dimana data penggunanya dicuri oleh pihak luar negeri dan dijual dari dark web. Kejadian ini tentunya menimbukan kerugian baik secara materiil maupun imateriil bagi para pengguna yang datanya diambil tersebut, sehingga perlu ditinjau siapakah pihak yang dapat bertanggungjawab atas kejadian ini. Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan studi kepustakaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti akan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pertanggung jawaban atas kejadian peretasan data pribadi pengguna Tokopedia ini adalah dalam bentuk tanggung jawab perdata, pidana dan juga administratif. Pertanggungjawaban pidana tentunya berlaku bagi peretas sistem keamanan Tokopedia dan sesuai ketentuan Pasal 45 UU ITE dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda. Dari pihak Tokopedia sendiri karena kelalaianya dalam mengamankan data pribadi pengguna dapat diminta pertanggung jawaban berupa ganti rugi sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) UU ITE. Tokopedia juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh menteri sesuai dengan Pasal 59 Juncto Pasal 80 PP PMSE. / Protection of Personal Data in Indonesia still does not have a clear legal . This is related to sensitive data from users of both applications and sites that collect this data for the purposes of their business activities. When a data leak occurs, it will cause losses for the parties whose data is revealed. For this reason, there must be a form of accountability on the part of the Data Manager as the data store and also the perpetrator of the information breach. In 2020 a data and security breach occurred in an e-commerce platform company, namely Tokopedia, where user data was stolen by foreign parties and sold from the dark web. This incident certainly caused losses both materially and immaturely for the users whose data was taken, so it is necessary to review who can be responsible for this incident. This type of research in this writing uses normative juridical research which is a literature study. In connection with this, in this study the researcher will examine the laws and regulations and literature related to the formulation of the problem. The results of this study indicate that the form of responsibility for the hacking of Tokopedia users' personal data is in the form of civil, criminal and administrative responsibility. Criminal liability certainly applies to hackers of the Tokopedia security system and according to the provisions of Article 45 of the ITE Law, they can be subject to imprisonment and / or fines. From Tokopedia itself, due to negligence in securing user personal data, they can be held accountable in the form of compensation in accordance with Article 26 paragraph (2) of the ITE Law. Tokopedia can also be subject to administrative sanctions by the minister in accordance with Article 59 Juncto Article 80 PP PMSE. Thu, 28 Jan 2021 00:00:00 GMT http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2279 2021-01-28T00:00:00Z http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2278 Analisis harta bersama sebagai pembayaran utang terkait perkawinan yang sah tanpa perjanjian kawin Kadja, Elok Dwi Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina keluarga yang harmonis namun selain menyatukan 2 (dua) orang yang berbeda perkawinan juga menimbulkan akibat hukum persatuan harta maupun utang yang timbul setelah adanya perkawinan, maka pasangan marital dengan persatuan harta secara tanggung renteng bertanggungjawab atas utang pada para kreditor, apabila utang-utang melebihi aset-aset yang dimiliki atau terjadi keadaan gagal bayar maka dapat diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan yang mengisyaratkan adanya utang yang telah jatuh tempo sehingga dapat dilakukan penagihan oleh 2 (dua) kreditor atau lebih, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana konsep harta bersama dapat dijadikan pembayaran utang apabila terjadi keadaan pailit pada pasangan marital dalam persatuan harta apabila dibandingkan dengan pasangan marital dengan perjanjian kawin Thu, 11 Feb 2021 00:00:00 GMT http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2278 2021-02-11T00:00:00Z http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2277 Analisis perbandingan tentang hak cuti dalam UU no 13 tahun 2003 dengan UU no 11 tahun 2020 Hartono, Jason Yehezkiel Setiap pekerja pasti diberikan cuti oleh perusahaan, cuti yang diberikan pasti berbeda-beda oleh setiap perusahaan. Meskipun berbeda pasti harus ada yang mendasar yaitu dengan Undang-Undang. Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 3003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pada kedua Undang-Undang tersebut terdapat beberapa perbedaan. Banyak pula pada media sosial yang memprovokasi bahwa banyak kesenjangan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan begitu banyak masyarakat yang berdemo untuk menolak Omnimbus Law. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa pekerja perempuan tidak mendapatkan cuti untuk melahirkan dan cuti hamil. / Every worker must be given leave by the company, the leave given must be different by each company. Even though they are different, there must be something fundamental, namely by law. The laws used are Law Number 13 of 3003 concerning Manpower and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In the two laws, there are several differences. Many also on social media provoke that there are many gaps in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, with so many people demonstrating to reject the Omnimbus Law. In fact, many say that female workers do not get leave for childbirth and maternity leave Thu, 14 Jan 2021 00:00:00 GMT http://dspace-surabaya.uph.edu:8080/xmlui/handle/123456789/2277 2021-01-14T00:00:00Z