ANALISA PENCABUTAN HAK MEREK TERKENAL DENGAN PRIORITAS MENURUT UNDANG – UNDANG MEREK NOMOR 2O TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Abstract

Penggunaan merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Penegakan hukum hak merek mempunyai dua aspek, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam kasus pemalsuan merek, seyogyanya didasarkan pada penegakan hukum perdata tentang keabsahan suatu merek, apakah merek itu punya persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek lain, dan siapakah pemilik merek yang berhak. Kasus yang dibahas dalam tesis ini adalah kasus sengketa merek Buddha Bar yang pada awalnya adalah milik seorang warga Perancis yang kemudian memberikan kuasa kepada orang Indonsesia dan telah mendaftarkan merek tersebut di Indonesia sesuai dengan prosedur hukum hingga diterbitkannya sertifikat merek Oleh Dirjen HKI namun selang beberapa waktu sertifikat tersebut dicabut dengan alasan bertentangan dengan agama dan moralitas dengan nomor perkara PTUN No. 97/G/2016/PTUN-JKT tanggal 22 juli 2016