PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PULAU PARI TERKAIT DENGAN TINDAKAN PEJABAT KELURAHAN DAN BPN JAKARTA UTARA DALAM MENERBITKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ATAS NAMA PT. BUMI PARI ASRI

Abstract

Tanah harus didaftarkan berdasarkan UU No. 05 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997. Karena itu, terdapat pejabat pemerintah dan/atau lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses pendaftaran tanah. Permasalahan yang timbul adalah apabila terjadi tindakan pejabat pemerintah dan badan/lembaga negara dalam proses pendaftaran tanah yang tidak sesuai dengan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat Pulau Pari atas hak kepemilikan tanah di Pulau Pari terkait tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Kelurahan dan BPN Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, yang mengacu pada bahan-bahan hukum baik itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dapat dilakukan warga Pulau Pari adalah melalui dua cara. Pertama, mengajukan gugatan perdata ke peradilan umum atas dasar perbuatan melawan hukum. Kedua, upaya administratif yaitu dengan melaporkan tindakan maladministrasi ke Ombudsman, dan mengajukan gugatan ke PTUN. Berdasarkan simpulan, maka dapat disarankan negara menindak pejabat-pejabat/aparatur negara dalam hal ini adalah Pejabat Kelurahan Pulau Tidung dan BPN Jakarta Utara yang telah melakukan tindakan maladministrasi dalam hal kepemilikan tanah Pulau Pari yaitu dengan sanksi administratif maupun sanksi pidana terkait dengan proses pendaftaran dan kepemilikan tanah.