| dc.description.abstract | Modal Dasar adalah salah satu syarat dalam dalam pendirian Perseroan
Terbatas. Dalam substansi Pasal 32 Ayat 1 UU Perseroan Terbatas menyatakan
mininal modal dasar pendirian Perseroan Terbatas sebesar Rp50.000.000,00 (Lima
Puluh Juta Rupiah). Dengan melihat perekonomian Indonesia saat ini nilai nominal
tersebut sangat kecil dan dapat dikategorikan tidak layak menjadi modal dasar
Perseroan Terbatas. Bedasarkan permasalahan tersebut pada Tahun 2016
dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No 29 Tahun 2016 tentang Perubahan
Modal Dasar Perseroan Terbatas. Tetapi pada substansi Pasal 1 Ayat 3 PP No 29
Tahun 2016 adalah kontroversi dikarenekan dalam pasal tersebut menyatakan
“besaran modal dasar ditentukan bedasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan
Terbatas”. melihat Pasal 1 Ayat 3 Pp No 29 Tahun 2016 pendiri Perseroan dapat
menentukan modal dasar di bawah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang
telah ditentukan Pasal 32 Ayat 1 UU PT.
Ketentuan Pasal 1 Ayat 3 PP No 29 Tahun 2016 menyatakan “Penentuan
besaran modal dasar perseroan Terbatas berdasarkan kesepakatan”. Karena
kesepakatan merupakan sumber perikatan para pihak menurut Pasal 1320
KUHPerdata, sehingga tujuan filosofi PP No 29 Tahun 2016 tentang “Perubahan
Modal Dasar Perseroan Terbatas” tidak sesuai dengan tujuan utamanya Peraturan
Pemerintah. Sedangkan Pasal 7 Ayat 1 UU No 12 Tahun 2011 menujukan bahwa
Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 kedudukannya lebih tinggi
dari Peraturan Pemerintah (PP) No 29 Tahun 2016. Dalam Pasal 8 Ayat 2 UU No
12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undanganyang lebih tinggi”. Berpijak dari
Pasal 7 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 2 UU No 12 Tahun 2011 tersebut menyatakan bahwa
PP No 29 Tahun 2016 jelas tidak sesuai dengan ketentuan, maksud dan tujuan Pasal
32 Ayat 1 UU PT dalam hal perubahan batas minimum modal dasar Perseroan
Terbatas | en_US |
