ANALISIS PUTUSAN PTUN NO. 18/G/2007/PTUN.MKS DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA KASUS PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK GUNA BANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996

Abstract

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dimana dalam hal pendaftaran untuk memperoleh sertifikat HGB yaitu didaftarkan melalui Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa apakah dapat dibenarkan putusan PTUN NO. 18/G/2007/PTUN.MKS yang membatalkan pendaftaran Hak Guna Bangunan menurut PP No. 40 Tahun 1996 serta untuk mengetahui apakah dibenarkan pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan melalui putusan PTUN NO. 18/G/2007/PTUN.MKS melalui PTUN Makasar. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang bersifat dogmatik dan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan dan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam kasus sengketa HGB Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 dengan BPN sehingga PTUN memutus mengabulkan permohonan penguggat dan menjatuhkan putusan agar BPN segera mencabut surat pembatalan HGB atas nama Asuransi Bumi Putera. Oleh karena itu, dalam memutuskan dan/atau membatalkan suatu sertifikat BPN harus mencari informasi dan data-data lebih konkret terkait masalah yang diajukan, sehingga tidak terulang lagi pencabutan sertifikat seperti kasus sengketa HGB Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera