ANALISIS PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK PANAS BUMI OLEH PT. SAE DI BATURADEN KAWASAN HUTAN LINDUNG LERENG GUNUNG SLAMET DALAM SUDUT PANDANG UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JIS. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Abstract
Hutan Lindung haruslah dijaga karena memiliki fungsi sebagai Wilayah
Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan fungsi penting hutan lindung semakin
dipertegas di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pembangunan
yang terjadi di atas hutan lindung pun harus mengikuti ijin yang tercantum dalam UU
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah analisa pembangunan PLTPB
oleh PT SAE di kawasan hutan lindung lereng Gunung Slamet yang didasarkan
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 4577 k/30/MEM/2015.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis
normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, yang mengacu pada
bahan-bahan hukum baik itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
berkaitan dengan penelitian ini.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan PLTPB oleh PT SAE
di kawasan hutan lindung lereng Gunung Slamet terdapat cacat perijinan yaitu tidak
adanya Amdal dalam pembangunan PLTPB, ijin yang dimiliki hanyalah sebatas
UKL-UPL. Berdasarkan simpulan, pembangunan PLTPB di wilayah hutan lindung
lereng Gunung Slamet tidak dibenarkan karena telah melanggar UU Nomor 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam, dan khususnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Collections
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Analisis kasus suap pengadaan bansos covid-19 oleh Mensos Juliari Batubara dari UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020
Tjandinegara, William Edward (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-30)Penelitian ini membahas tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Indonesia pada saat itu Juliari Batubara terhadap pengadaan paket bantuan sosial penanganan Covid-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor ... -
Dampak positif perizinan pengelolaan lingkungan hidup menurut undang - undang nomor 11 tahun tahun 2020 tentang cipta kerja juncto peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Kent, Raynaldy (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-26)Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengenal berbagai jenis instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, salah satunya adalah perizinan. ... -
Analisis yuridis tentang peraturan yang mengatur ojek online dilarang memabwa penumpang selama masa PSBB yang ditinjau dari undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
Pratiwi, Echa (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-09-13)Pada awal tahun 2020 Indonesia terkena wabah COVID-19 yang sangat memberi dampak pada negara baik secara kesehatan warga maupun secara ekonomi. Pemerintah kemudian melakukan upaya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ...