Akibat hukum penimbunan alat-alat kesehatan di masa pandemi ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kasus penimbunan alat kesehatan yang terjadi semasa pandemi COVID-19. Tindakan penimbunan alat kesehatan semasa pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai kartel yang terhubung dengan praktik perdagangan tidak sehat yang terdapat pada Pasal 11 UU 5/1999. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif dengan pengolahan bahan hukum dilakukan menggunakan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait jerat sanksi terhadap Pelaku penimbunan alat kesehatan di Jawa Tengah. Karena tindakan penimbunan tersebut merupakan kejahatan yang harus dikenai pertanggungjawaban mutlak, karena sudah selayaknya perampasan hak masyarakat untuk memperoleh masker di masa darurat pandemi ini tidak terhalangi niat-niat mengeruk keuntungan pribadi maupun golongan /This research discusses cases of stockpiling medical devices that occurred during the COVID-19 pandemic. The act of hoarding medical devices during the COVID-19 pandemic can be categorized as a cartel connected to unhealthy trading practices contained in Article 11 of Law 5/1999. This research uses the juridical normative research type with legal material processing carried out using literature study. This study aims to analyze the related sanctions snare against perpetrators of hoarding medical devices in Central Java. Because the act of stockpiling is a crime that must be subject to absolute responsibility, because it is appropriate for the deprivation of the community's right to obtain masks during this pandemic emergency not hindered by the intentions of taking personal or group benefits