Search
Now showing items 1-10 of 34
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN.SAG MENGENAI SANKSI PIDANA TERHADAP TERPIDANA FIDELIS ARIE
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-02-21)
Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, karena narkotika
dianggap memiliki memberi pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya
melakukan kejahatan. Seringkali penggunaan narkotika bukan untuk ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK PADA PABRIK KEMBANG API DI TANGERANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-07-07)
Children are one of the people who need special protection, because of their inability to face a problem, children often face being objects of abuse or crime in the society. In reality, not all children can get basic human ...
ANALISIS TENTANG PEMEGANG HAK CIPTA DALAM KASUS FILM BENYAMIN BIANG KEROK BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-07-08)
In the beginning of 2018 a dispute on Copyrights of the movie Benyamin Biang Kerok happened. The movie’s script was written by Syamsul Fuad, a writer who at 1972 worked with the director and also production house N.V Harapan ...
ANALISIS HAK ASASI MANUSIA TERHADAP TRADISI ADAT PETEKAN DI DESA NGADAS KABUPATEN MALANG INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-07-05)
Adat Petekan in Ngadas village, Malang Regency is customary about a virginity test for every woman there, the debate finds that women who are pregnant or not virgins will receive social sanctions. While in Law No. 39 of ...
INSTRUMEN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAERAH DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-06-07)
Pelindungan hukum atas indikasi geografis sangat penting dilakukan. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUPORTER SEPAKBOLA AKIBAT PELAKSANAAN SANKSI OLEH PSSI DALAM PERSPEKTIF HAM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-07-02)
FIFA memberikan kewenangan kepada PSSI untuk dapat membuat peraturannya sendiri yang penting peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan FIFA dan menjadikan FIFA sebagai patokan dalam membuat sebuah peraturan. ...
ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UNTUK PELAKU BODY SHAMING MELALUI SOSIAL MEDIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-08-08)
Behavior or acts of body shaming or physical insults today are rife in social media due to the rapid development of technology and information. This happens because of the ignorance of the public regarding the criminal ...
ANALISIS HUKUM PIDANA TENTANG LGBT (LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-09-17)
LGBT stands for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender. Where this is a matter that is still taboo in Indonesia. There has been no Law that regulates LGBT in Indonesia, but the Regional Regulation of Musi Banyuasin Regency ...
ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN PIDANA MATI BERDASARKAN PASAL 114 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-02-18)
Penetapan pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi
atau memberantas kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan,
sehingga penetapan suatu kebijakan tentunya akan menimbulkan pro dan ...
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR No.26/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS DALAM KASUS KORUPSI DI BANK NEGARA INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-04-01)
Korupsi di Indonesia sudah dianggap sebagai extra ordinary crime atau
kejahatan luar biasa, karena telah merusak keuangan negara dan ekonomi negara,
termasuk menjatuhkan nilai sosial budaya, moral, politik, tatanan hukum ...