Search
Now showing items 41-50 of 327
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUPORTER SEPAKBOLA AKIBAT PELAKSANAAN SANKSI OLEH PSSI DALAM PERSPEKTIF HAM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-07-02)
FIFA memberikan kewenangan kepada PSSI untuk dapat membuat peraturannya sendiri yang penting peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan FIFA dan menjadikan FIFA sebagai patokan dalam membuat sebuah peraturan. ...
Penggantian nama laut Cina Selatan menjadi laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982 dan undang - undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-09-28)
Klaim – klaim atas perairan telah banyak dibicarakan dalam ranah hukum internasional, salah satunya mengenai Laut Cina Selatan. Indonesia melakukan penggantian nama terhadap Laut Cina Selatan yang selanjutnya dikenal sebagai ...
Pertanggungjawaban pidana terhadap HW yang mempekerjakan anak sebagai pengemis ditinjau dari undang undang no. 35 tahun 2014 jo. no. 23 tahun 2002
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-09-12)
Penelitian ini berawal dari adanya pemaksaan untuk melakukan tindakan pengemisan dengan kekerasan terhadap seorang dibawah umur. Sehingga muncul satu permasalahan apakah pelaku yang telah mempekejakan anak untuk melakukan ...
ANALISIS TENTANG OUTSOURCING DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 746 K/PDT.SUS-PHI/2014
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-02)
Permasalahan kebijakan outsourcing yang terdapat di PT Kasakata Kimia yang
masih ada hingga saat ini. Masalah tersebut adalah perusahaan memperkerjakan
buruh dengan status outsourcing menempati bagian-bagian yang langsung ...
STUDI KASUS KEPAILITAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA PUTUSAN NO. 14/PLW.PAILIT/2014/PN.NIAGA.SBY JO NO.03/PKPU/2010/PN.NIAGA.SBY
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-20)
Suatu Perusahaan yang telah digugat pailit oleh kreditornya, maka sala satu jalan untuk menghindari kepailitan adalah denga mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut juga dengan PKPU. Sebisa mungkin ...
ANALISA DISPARITAS PUTUSAN KPPU NO. 24/KPPU-I/2009 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST TENTANG KARTEL OLEH PERUSAHAAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-04)
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kasus Putusan KPPU no.
24/KPPU-I/2009 yang kontradiksi dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no.
03/KPPU/PN.JKT.PST mengenai kartel produsen minyak goreng ...
Akibat hukum bagi suami pelaku penelantaran dan kekerasan terhadap istri dan anak menurut peraturan perundangan di Indonesia
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-08-26)
Penelitian ini membahas kasus kekerasan dan penelantaran yang terjadi di lingkungan rumah tangga oleh suami terhadap istri dan anak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pengolahan ...
ANALISIS KRIMINOLOGIS TENTANG PERUNDUNGAN (BULLYING)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-03)
Perilaku perundungan (Bullying) semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan hukum yang mengantur tentang Perundungan (Bullying) ini. Pelaku perundungan terus menerus melakukan hal itu ...
KEPASTIAN HUKUM USAHA JASA GADAI SWASTA DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-05-22)
Pawn Business is a business of lending and borrowing based on pawn law.
Pawn authorization occurs because of the pawn contract and property levering which
is the object of pawn from the debtor to creditor. Creditor/pandmener ...
Akibat Hukum Perjanjian Antara Produsen dan Distributor atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Standard Mutu Kesehatan
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-01-26)
Kasus beredarnya pembalut dan pantyliner yang beredar dipasar bebas yang
mengandung klorin membuktikan bahwa lemahnya perlindungan hukum bagi
konsumen akibat perbuatan pelaku usaha. Klorin merupakan bahan berbahaya ...