Search
Now showing items 41-47 of 47
ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM DALAM SEBUAH KONTRAK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-06-03)
The principle of good faith as contained in section 1338 subsection (3) BW is one-one principle that underlies contract law. The principle of good faith has an important function and has become a legal obligation. As a ...
KARAKTERISTIK KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL ANTARA PT. WASKITA KARYA (PERSERO), PT. RIMBA AYU KENCANA DAN PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-02-28)
PELEPASAN TANAH KAS DESA (TKD) DAN PERMASALAHANNYA (Analisis Pelepasan TKD untuk Real Estate)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-02-28)
This study aims to identify and analyze the authorities to give approval
related to the release of land the village treasury. And also to find out and analyze
how the acquisition of land by housing companies from the ...
KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK BAKU DIKAITKAN DENGAN ASAS KONSENSUALISME
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-05-29)
The development of the contract law is marked with the establishment of the standard
contract which is used by the people in the business transactions. The standard
contract, whose establishment only involves one party, ...
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN CEK KOSONG SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 648K/Pid/2008
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-06-03)
Cek sebagai salah-satu alat pembayaran yang digunakan masyarakat dalam transaksi
sehari-hari, pada prakteknya membawa sejumlah permasalahan, dengan munculnya
cek kosong yang dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 46/PUUVIII/ 2010 TERHADAP HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-06-10)
UU Perkawinan melalui Pasal 2 mengatur bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama/kepercayaan dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang sah akan melahirkan akibat ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSEKUSI LELANG OBYEK HAK TANGGUNGAN OLEH KREDITUR SEPARATIS DALAM HAL TERDAPAT GUGATAN DARI PIHAK KETIGA DALAM PROSES KEPAILITAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-22)
Practitioners and law upholders should honor and take notice in order to legal certainty factor that is contained in separated right of executional auction of mortgage object which is owned and viscous in secured creditor ...