Browsing Final Project (Law) by Title
Now showing items 89-108 of 225
-
DAMPAK PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KPR YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-12-09)Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. UUP mengatur mengenai perjanjian kawin di dalam pasal 29 ayat (1) yang mewajibkan perjanjian kawin dibuat pada waktu atau ... -
Dampak positif perizinan pengelolaan lingkungan hidup menurut undang - undang nomor 11 tahun tahun 2020 tentang cipta kerja juncto peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-26)Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengenal berbagai jenis instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, salah satunya adalah perizinan. ... -
FUNGSI DANA JAMKESMAS DIKAITKAN DENGAN PENGOBATAN TAHANAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-15)Setiap warga negara memiliki hak asasi yang dilindungi oleh Undang- Undang Dasar Negara Indonesia. Salah satunya yaitu hak asasi dalam bidang kesehatan. Sejak dahulu, pemerintah kita telah mengusahakan dan membuat pro ... -
HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIANO.154 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2-12-07)Divorce is the breaking of marriage bond between husband and wife with court decision and there is enough reason that between husband and wife will not be able to live in harmony again as husband and wife. Marriage negatively ... -
HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-26)Hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat sebagai penghuninya. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan akan hutan adat sering diperhadapkan konflik antara masyarakat hukum ... -
HAK PEKERJA SALES PROMOTION GIRL AKIBAT PHK OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PARTINI VS PT.X)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-01)Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya dapat diartikan sebagai pengakhiran suatu hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja/pengusaha. Berakhirnya hubungan kerja sendiri juga otomatis mengakhiri suatu hak ... -
HAK SEORANG DPO UNTUK MENERIMA BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-04-24)Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia yakni terdapat pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam ... -
HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SULAWESI TENGAH ATAS HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-06)Forests are an integral part of indigenous peoples as their inhabitants. The history of Indonesia proves that the management and utilization of customary forests is often confronted by conflict between indigenous and tribal ... -
HIERARKHI PERATURAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUSNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON PENUMPANG LION AIR YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN DAN PEMBATALAN PENERBANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-21)Keterlambatan (yang selanjutnya disebut sebagai delay) adalah hal yang tidak dapat dihindarkan dari dunia penerbangan, keterlambatan penerbangan ini tak jarang pula yang berujung pada pembatalan penerbangan yang mengakibatkan ... -
INSTRUMEN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAERAH DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-06-07)Pelindungan hukum atas indikasi geografis sangat penting dilakukan. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor ... -
JASA PELAYANAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK GRATIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSIPASAL 12 B JO. PASAL 12 C UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-24)Corruption is a form of dishonesty undertken by a person entrusted with a position of authority, often to acquire personal benefit. Bribery is the act of giving money, goods or other forms of retaliation from the bribe ... -
JUDEX FACTI KASUS VIDEO PORNO ARIEL PETERPAN DIKAITKAN DENGAN PASAL. 56 KUHP
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-22)Perkembangan globalisasi membawa dampak terhadap kemajuan dibidang teknologi dan informasi yang begitu cepat dan luas. Kemajuan yang begitu pesat dalam bidang teknologi dan informasi memiliki pengaruh dan peranan yang ... -
KASUS PEDHOFILIA DI KOTA DENPASAR BALI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2012-01-12)Son is the gliding arc of the arrow, he would take off as fast as lightning when the archers know where the location shooting of eternity, fly an arrow with joy right or just be an arc hancur.Keadaan children in Indonesia ... -
KASUS PEMBERITAAN DAN KARIKATUR CAPRES JOKO WIDODO BONEKA DIANALISIS DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-01)Pemilihan Kepala Negara atau Presiden merupakan kesempatan bagi masyarakat yang tidak datang dua kali dalam 5 tahun. Oleh karena itu kesempatan tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat memilih kepala negara ... -
KEABSAHAN GIRIK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-04)Sengketa tanah merupakan suatu hal yang sering terjadi di Indonesia. Terjadinya sengketa tanah dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah karena masih banyaknya tanah di Indonesia dengan bukti kepemilikan ... -
KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI KERJA TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-08-07)Work relations are usually known by only two parties, namely the employer and the worker, but there is an outsourcing employment relationship that involves a third-party in a work relationship, the outsourcing company. ... -
“KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MK NO.68/PUU-XII/2014”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-13)Fenomena perkawinan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang ... -
Kebijakan Pemerintah dalam menerapkan pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Watudambo Provinsi Sulawesi Utara
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-27)Pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib terhadap negara yang mana diberikan oleh wajib pajak yang berupa orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berlandaskan undang-undang yang berlaku, dengan tidak menerima ... -
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI DEBITUR DALAM KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 99 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-26)Penelitian mengenai Kedudukan Hukum Perusahaan Efek Sebagai Debitur Dalam Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015) ini dilakukan atas dasar ketentuan Undang-udang Nomor 37 Tahun 2004 ... -
KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE DI PERSIDANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-06-18)The development of the technology has brought the change in the world, especially Indonesia. As the nation change, the law that has been used to rule the people also changed. One of the changes that have been infected by ...