Browsing Final Project (Law) by Title
Now showing items 98-117 of 225
-
INSTRUMEN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAERAH DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-06-07)Pelindungan hukum atas indikasi geografis sangat penting dilakukan. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor ... -
JASA PELAYANAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK GRATIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSIPASAL 12 B JO. PASAL 12 C UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-24)Corruption is a form of dishonesty undertken by a person entrusted with a position of authority, often to acquire personal benefit. Bribery is the act of giving money, goods or other forms of retaliation from the bribe ... -
JUDEX FACTI KASUS VIDEO PORNO ARIEL PETERPAN DIKAITKAN DENGAN PASAL. 56 KUHP
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-22)Perkembangan globalisasi membawa dampak terhadap kemajuan dibidang teknologi dan informasi yang begitu cepat dan luas. Kemajuan yang begitu pesat dalam bidang teknologi dan informasi memiliki pengaruh dan peranan yang ... -
KASUS PEDHOFILIA DI KOTA DENPASAR BALI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2012-01-12)Son is the gliding arc of the arrow, he would take off as fast as lightning when the archers know where the location shooting of eternity, fly an arrow with joy right or just be an arc hancur.Keadaan children in Indonesia ... -
KASUS PEMBERITAAN DAN KARIKATUR CAPRES JOKO WIDODO BONEKA DIANALISIS DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-01)Pemilihan Kepala Negara atau Presiden merupakan kesempatan bagi masyarakat yang tidak datang dua kali dalam 5 tahun. Oleh karena itu kesempatan tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat memilih kepala negara ... -
KEABSAHAN GIRIK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-04)Sengketa tanah merupakan suatu hal yang sering terjadi di Indonesia. Terjadinya sengketa tanah dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah karena masih banyaknya tanah di Indonesia dengan bukti kepemilikan ... -
KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI KERJA TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-08-07)Work relations are usually known by only two parties, namely the employer and the worker, but there is an outsourcing employment relationship that involves a third-party in a work relationship, the outsourcing company. ... -
“KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MK NO.68/PUU-XII/2014”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-13)Fenomena perkawinan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang ... -
Kebijakan Pemerintah dalam menerapkan pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Watudambo Provinsi Sulawesi Utara
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-27)Pajak adalah kontribusi yang bersifat wajib terhadap negara yang mana diberikan oleh wajib pajak yang berupa orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berlandaskan undang-undang yang berlaku, dengan tidak menerima ... -
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI DEBITUR DALAM KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 99 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-26)Penelitian mengenai Kedudukan Hukum Perusahaan Efek Sebagai Debitur Dalam Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015) ini dilakukan atas dasar ketentuan Undang-udang Nomor 37 Tahun 2004 ... -
KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE DI PERSIDANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-06-18)The development of the technology has brought the change in the world, especially Indonesia. As the nation change, the law that has been used to rule the people also changed. One of the changes that have been infected by ... -
Kekuatan hukum eksekutorial perjanjian bersama dalam penyelesaian hubungan industrial (studi kasus di dinas tenaga kerja kabupaten Sidoarjo)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-30)Skripsi ini akan membahas mengenai kekuatan hukum Perjanjian Bersama antara PT. Asahimas Flat Glass, Tbk. dengan Serikat Pekerja PT.Asahimas Flat Glass, Tbk. dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui ... -
KEKUATAN HUKUM PPJB DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS: APARTEMEN DJAKARTA QUESS)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-07)Kebutuhan masyarakat akan perumahan dan pemukiman mendorong mengingkatnya kegiatan jual beli perumahan dan pemukiman. Pembangunan perumahan yang dapat dihuni bersama di dalam suatu gedung bertingkat, dimana satu-satunya ... -
KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENGAJUAN BERKAS PERKARA MENURUT KUHAP
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-11-12)Penelitian ini membahas tentang Berkas Perkara Nomor : 14/VII /2014/Ditresnarkoba yang mengalami pengembalian secara berulang dari pihak Kejaksaan ke Kepolisian dan sebaliknya karena belum terpenuhinya syarat formal dan ... -
KETIDAKPATUHAN BUPATI NUNUKAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-07-30)Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan produk hukum suatu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan penyelesaian suatu sengketa Tata Usaha Negara.Putusan PTUN adalah pernyataan hakim tata usaha negara ... -
KEWAJIBAN PENGEMBALIAN UANG DALAM PERJANJIAN DENGAN KAUSA YANG TERLARANG (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3038 K/PDT/2009)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-08-27)Making an agreement must be balanced with human resources who really understand about contract law. One of the example related to the importance about it is the debate about the responsibility to return the money in the ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERKAIT PASAL 245 UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-08-17)Penelitian ini membahas tentang Pasal 245 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPR menyatakan bahwa pemanggilan ... -
KONSEKUENSI PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DI BIDANG GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE MELALUI UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION PERJANJIAN INTERNASIONAL WTO
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-05)Berawal dari diratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Establishing World Trade Organization membuat beberapa perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan dan industry mengalami perubahan, ... -
Legal reasoning hakim dalam memutus perkara vrijspraak no. 61/pid.b/lh/2018/PNDMK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-26)Pada skripsi ini membahas mengenai kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di lokasi hukum (locus delicti) Pengadilan Negeri Demak. Pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan olehkegiatan produksiPT. SBCON PRATAMA ... -
Legal reasoning majelis hakim dalam kasus kebakaran hutan (Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu) = legal reasoning of judges in forest fire case (court ruling number 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-23)Kasus kebakaran hutan ini berawal pada bulan April 2019 di area konsesi izin usaha perkebunan PT. Kumai Sentosa yang berada di Desa Sungai Cabang, pada lahan yang berada di blok 31-41 yang merupakan lokasi pembukaan lahan ...