Browsing Final Project (Law) by Title
Now showing items 111-130 of 225
-
KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENGAJUAN BERKAS PERKARA MENURUT KUHAP
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-11-12)Penelitian ini membahas tentang Berkas Perkara Nomor : 14/VII /2014/Ditresnarkoba yang mengalami pengembalian secara berulang dari pihak Kejaksaan ke Kepolisian dan sebaliknya karena belum terpenuhinya syarat formal dan ... -
KETIDAKPATUHAN BUPATI NUNUKAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-07-30)Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan produk hukum suatu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan penyelesaian suatu sengketa Tata Usaha Negara.Putusan PTUN adalah pernyataan hakim tata usaha negara ... -
KEWAJIBAN PENGEMBALIAN UANG DALAM PERJANJIAN DENGAN KAUSA YANG TERLARANG (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3038 K/PDT/2009)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-08-27)Making an agreement must be balanced with human resources who really understand about contract law. One of the example related to the importance about it is the debate about the responsibility to return the money in the ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERKAIT PASAL 245 UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-08-17)Penelitian ini membahas tentang Pasal 245 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPR menyatakan bahwa pemanggilan ... -
KONSEKUENSI PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DI BIDANG GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE MELALUI UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION PERJANJIAN INTERNASIONAL WTO
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-05)Berawal dari diratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Establishing World Trade Organization membuat beberapa perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan dan industry mengalami perubahan, ... -
Legal reasoning hakim dalam memutus perkara vrijspraak no. 61/pid.b/lh/2018/PNDMK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-26)Pada skripsi ini membahas mengenai kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di lokasi hukum (locus delicti) Pengadilan Negeri Demak. Pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan olehkegiatan produksiPT. SBCON PRATAMA ... -
Legal reasoning majelis hakim dalam kasus kebakaran hutan (Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu) = legal reasoning of judges in forest fire case (court ruling number 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-23)Kasus kebakaran hutan ini berawal pada bulan April 2019 di area konsesi izin usaha perkebunan PT. Kumai Sentosa yang berada di Desa Sungai Cabang, pada lahan yang berada di blok 31-41 yang merupakan lokasi pembukaan lahan ... -
LEGALITAS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM YANG MELANGGAR PASAL 57 UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-08)Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang dan/atau badan hukum dalam suatu perusahaan. Saham dapat berbentuk surat saham / paperless yang menerangkan bahwa pemilik saham tersebut ... -
PELAKU PENYERTAAN PEMBUATAN VIDEO PORNO PADA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-03)Pornografi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan ... -
PELANGGARAN TERHADAP PERSYARATAN BAGI PEKERJA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2012-01-16)Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. ... -
PELEPASAN DAN PEMBEBASAN (RELEASE AND DISCHARGE) PEMIDANAAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BLBI 1997/1998 BERDASARKAN INPRES NOMOR 8 TAHUN 2002
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2012-01-12)Pada era1997/1998 Indonesia digoncang krisis yang parah sehingga perbankan nasional mengalami kegoncangan. Bank Indonesia segera melakukan tindakan pencegahan dengan memberikan BLBI kepada bank yang dianggap sudah membahayakan ... -
PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TERHADAP OBYEK TANAH DALAM SENGKETA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-12-14)Kebutuhan masyarakat akan tanah mendorong meningkatnya kegiatan jual beli tanah sebagai salah satu bentuk proses peralihan hak atas tanah. Dimana jual beli atas obyek tanah biasanya didahului dengan perjanjian pengikatan ... -
PEMBELAAN DIRI ADVOKAT TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI E-KTP DARI SEGI PANDANG UU NO 18 TAHUN 2003 DAN UU NO 31 TAHUN 1999
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-26)Corruption is one of the things that is very detrimental to the state's finances and will slowly destroy the country. various corruption acts ranging from corruption directly take state money there is also corruption ... -
PEMBUKAAN PRINSIP RAHASIA PERBANKAN OLEH PANITIA KHUSUS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM KASUS BANK CENTURY
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-19)Bank merupakan lembaga keuangan di Indonesia yang berfungsi untuk menyimpan dan meyalurkan dana nasabah. Karena fungsi bank yang sangat penting ini yaitu menyimpan dana masyarakat maka bank harus bisa dipercaya. Bentuk ... -
PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA OLEH PERUSAHAAN YANG TIDAK TERDAFTAR PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (STUDI KASUS PEKERJA CV. CAHAYA LOGAM)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-01-08)Perbudakan yang telah lama dihapus melalui Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) ternyata masih terjadi di Indonesia. Kasus perbudakan terungkap pada 2 Mei 2013 di sebuah pabrik alat penggorengan dan panci atau kuali ... -
PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM KAITANNYA DENGAN IMPUNITAS DAN REPARASI TERHADAP KORBAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-21)This research discusses about the enforcement of the gross violations against Human Rights in relation to impunity and reparations for victims. Methods that is used for this research is normative juridical/doctrinal where ... -
PENERAPAN NORMA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG MEMBERHENTIKAN DIREKSI TANPA KESEMPATAN MEMBELA DIRI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-08-07)General Meeting is one of the Organs of a Limited Liability Company that functions as the decision maker and controller of the company. A General Meeting supervise the overall management done by the Board of Directors and ... -
Penerapan pasal bagi pelaku pemerkosa anak disabilitas ditinjau dari undang_undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-07-25)Anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang hak dan kehidupannya harus dilindungi. Terlepas dari kondisi kesempurnaan anak secara jasmani, anak disabilitas atau disabilitas berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan ... -
Penerapan prinsip business judgement rule pada BUMN yang terjerat perkara tindak pidana korupsi Pt. Jiwasraya (Persero)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-08-31)Penelitian ini menganalisa mengenai penerapan Prinsip Business Judgement Rule yang menjerat PT. Jiwasraya terkait tindak pidana korupsi yang terjadi pada perseroan BUMN tersebut. PT. Jiwasraya telah melanggar Pasal 3 Jo. ... -
PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2011-12-15)Penelitian ini membahas tentang pengesampingan perkara demi kepentingan umum/ deponeering yang merupakan bagian dari asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan ...