Browsing Final Project (Law) by Title
Now showing items 79-98 of 225
-
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KEBIJAKAN TARIF ANTARA TAKSI KONVENSIONAL DAN TAKSI BERBASIS APLIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-04)Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan terjadinya globalisasi yang membawa dampak terhadap dunia bisnis. Dalam era globalisasi ini pelaku bisnis dituntut untuk terus berusaha semampunya agar dapat ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG TERJADI PADA JENIS USAHA WARALABA INDOMARET DAN ALFAMART
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-18)Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan terjadinya globalisasi yang membawa dampak terhadap dunia bisnis (perdagangan). Dalam era globalisasi ini pelaku bisnis dituntut untuk terus berusaha semampunya ... -
“Analisis Yuridis Tentang Rehabilitasi Dalam Putusan Vrijspraak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/PID.SUS/2012)”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-12-11)Pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang rehabilitasi, karena sampai saat skripsi ini ditulis belum banyak tulisan yang membahas tentang rehabilitasi. Setidak-tidaknya ada tiga undang-undang yang memuat ketentuan yang ... -
Analisis yuridis tentang surat keputusan pokgiat nomor 03/pokgiat/krt/plt/x/2015 di Pedukuhan Karet Bantul, Yogyakarta
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-08-29)Penelitian ini membahas mengenai salah satu fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia mengenai kebebasan beragama yang terdapat dalam surat keputusan Pokgiat No. 03/POKGIAT/Krt/Plt/X/2015 di Pedukuhan Karet Bantul, ... -
Analisis yuridis terhadap hak cipta karya seni yang mengandung unsur erotis
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-09-22)Karya Cipta seni yang mengadung nilai lain selain nilai seni khususnya nilai pornografi dan erotisme merupakan objek dari Hak Cipta yang sudah seharusnya dilindungi oleh UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya seni ... -
Analisis yuridis terhadap pemutusan hubungan kerja atas dasar pandemi covid-19 yang dikategorikan sebagai force majeure ditinjau dari undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-08-10)Penelitian ini membahas mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan atas dasar pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai force majeure ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ... -
Analisis yuridis terhadap perdagangan daging anjing di Manado
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-12-18)Penelitian ini membahas kasus tentang pelaku perdagangan daging hewan Anjing dan penganiayaan hewan Anjing yang terjadi di Indonesia lebih detailnya terjadi di wilayah Manado. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian ... -
Analisis yuridis tindak kekerasan pengemisan terhadap anak dibawah umur
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-09-25)Penelitian ini membahas kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga dengan pelaku ayah dan ibu. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif dimana pengolahan bahan hukum dilakukan ... -
ASAS ITIKAD BAIK SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM DALAM SEBUAH KONTRAK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-06-03)The principle of good faith as contained in section 1338 subsection (3) BW is one-one principle that underlies contract law. The principle of good faith has an important function and has become a legal obligation. As a ... -
ASET KEPAILITAN SEBAGAI OBYEK TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (STUDI KASUS PT. GRIYA PENA MAS VS PT. BANK CIMB NIAGA)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-05-29)UU No. 37 of year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt payments concerning bankruptcy and all legal consequences. One of them relates to the right of execution and position rather than the creditor who holds ... -
DAMPAK PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KPR YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-12-09)Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. UUP mengatur mengenai perjanjian kawin di dalam pasal 29 ayat (1) yang mewajibkan perjanjian kawin dibuat pada waktu atau ... -
Dampak positif perizinan pengelolaan lingkungan hidup menurut undang - undang nomor 11 tahun tahun 2020 tentang cipta kerja juncto peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-26)Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengenal berbagai jenis instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, salah satunya adalah perizinan. ... -
FUNGSI DANA JAMKESMAS DIKAITKAN DENGAN PENGOBATAN TAHANAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-15)Setiap warga negara memiliki hak asasi yang dilindungi oleh Undang- Undang Dasar Negara Indonesia. Salah satunya yaitu hak asasi dalam bidang kesehatan. Sejak dahulu, pemerintah kita telah mengusahakan dan membuat pro ... -
HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIANO.154 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2-12-07)Divorce is the breaking of marriage bond between husband and wife with court decision and there is enough reason that between husband and wife will not be able to live in harmony again as husband and wife. Marriage negatively ... -
HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-26)Hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat sebagai penghuninya. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan akan hutan adat sering diperhadapkan konflik antara masyarakat hukum ... -
HAK PEKERJA SALES PROMOTION GIRL AKIBAT PHK OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PARTINI VS PT.X)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-01)Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya dapat diartikan sebagai pengakhiran suatu hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja/pengusaha. Berakhirnya hubungan kerja sendiri juga otomatis mengakhiri suatu hak ... -
HAK SEORANG DPO UNTUK MENERIMA BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-04-24)Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia yakni terdapat pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam ... -
HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SULAWESI TENGAH ATAS HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-06)Forests are an integral part of indigenous peoples as their inhabitants. The history of Indonesia proves that the management and utilization of customary forests is often confronted by conflict between indigenous and tribal ... -
HIERARKHI PERATURAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUSNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON PENUMPANG LION AIR YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN DAN PEMBATALAN PENERBANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-21)Keterlambatan (yang selanjutnya disebut sebagai delay) adalah hal yang tidak dapat dihindarkan dari dunia penerbangan, keterlambatan penerbangan ini tak jarang pula yang berujung pada pembatalan penerbangan yang mengakibatkan ... -
INSTRUMEN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAERAH DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-06-07)Pelindungan hukum atas indikasi geografis sangat penting dilakukan. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor ...