Search
Now showing items 1-10 of 157
ANALISIS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PT JAKARTA PUSAT NO. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU PTPK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-08-18)
The principle of legality is a form to guarantee of legal certainty for individuals and
society. In this principle of legal, it has been also set about criminal act may not be
sentenced without any rule that has been set ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK PADA PABRIK KEMBANG API DI TANGERANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-07-07)
Children are one of the people who need special protection, because of their inability to face a problem, children often face being objects of abuse or crime in the society. In reality, not all children can get basic human ...
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI No. 14 PK/Pid/2008 TERKAIT DENGAN KASUS PEMIDANAAN TERHADAP RISANG
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-05)
Pers sebagai salah satu pilar dalam penegakan demokrasi harus dibebaskan dari
intervensi pemerintah dan memberi perlindungan kepada siapa saja yang ingin
mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Dalam mengemukakan pikiran ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PAILIT PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL (SPI) ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KURATOR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-08-27)
Harta pailit (boedel pailit) seringkali menjadi permasalahan ketika perusahaan mengalami kepailitan. Karena ketika perusahaan tersebut diputus pailit oleh Pengadilan Niaga penguasaan atas harta pailit tersebut beralih dari ...
ANALISIS TENTANG PEMEGANG HAK CIPTA DALAM KASUS FILM BENYAMIN BIANG KEROK BERDASARKAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-07-08)
In the beginning of 2018 a dispute on Copyrights of the movie Benyamin Biang Kerok happened. The movie’s script was written by Syamsul Fuad, a writer who at 1972 worked with the director and also production house N.V Harapan ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PKWT YANG DI PHK MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-24)
Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Tindakan melakukan PHK yang dilakukan secara sepihak ...
PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA OLEH PERUSAHAAN YANG TIDAK TERDAFTAR PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (STUDI KASUS PEKERJA CV. CAHAYA LOGAM)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-01-08)
Perbudakan yang telah lama dihapus melalui Organisasi Perburuhan
Internasional (ILO) ternyata masih terjadi di Indonesia. Kasus perbudakan
terungkap pada 2 Mei 2013 di sebuah pabrik alat penggorengan dan panci atau
kuali ...
ANALISIS HAK ASASI MANUSIA TERHADAP TRADISI ADAT PETEKAN DI DESA NGADAS KABUPATEN MALANG INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-07-05)
Adat Petekan in Ngadas village, Malang Regency is customary about a virginity test for every woman there, the debate finds that women who are pregnant or not virgins will receive social sanctions. While in Law No. 39 of ...
ANALISIS PENGGUNAAN KARYA TULIS SECARA KOMERSIL DAN TANPA IJIN DALAM FILM “SURAT DARI PRAHA” MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-31)
Karya cipta di bidang seni baik berupa karya tulis, lagu, musik, maupun
film merupakan salah satu bagian dari Hak Cipta yang seyogyanya mendapat
perlindungan hukum. Hak Cipta sebagai bagian dari HKI memiliki sifat ...
PENGGUNAAN HAK JAWAB SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERITAAN OLEH PERS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-10)
Pemenuhan Hak Jawab merupakan pertanggungjawaban pers nasional atas
pemberitaan pers yang telah merugikan seseorang dan/atau sekelompok orang.
Kewajiban pers dalam melakukan pemenuhan Hak Jawab, diatur dalam pasal 5
ayat ...