Search
Now showing items 1-10 of 14
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PKWT YANG DI PHK MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-24)
Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Tindakan melakukan PHK yang dilakukan secara sepihak ...
STUDI KASUS KEPAILITAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA PUTUSAN NO. 14/PLW.PAILIT/2014/PN.NIAGA.SBY JO NO.03/PKPU/2010/PN.NIAGA.SBY
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-20)
Suatu Perusahaan yang telah digugat pailit oleh kreditornya, maka sala satu jalan untuk menghindari kepailitan adalah denga mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut juga dengan PKPU. Sebisa mungkin ...
UPAYA HUKUM PEKERJA WANITA YANG DI PHK OLEH PERUSAHAAN OUTSOURCING
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-25)
Pemutusan atau Pengakhiran Hubungan Kerja atau yang biasa dikenal sebagai PHK adalah salah satu masalah yang tidak dapat dipisahkan dari Ketenagakerjaan di Indonesia. PHK merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan suatu ...
PENYALAHGUNAAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS NAMA TERPIDANA YANG BERSTATUS BURONAN OLEH AHLI WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PK MA NO. 97/PID.SUS/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-01-07)
Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa. Dikatakan luar biasa karena upaya hukum PK dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kitab Undang – Undang Hukum Acara ...
HAK SEORANG DPO UNTUK MENERIMA BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-04-24)
Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia yakni terdapat pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-24)
Trading through internet is the way to increase investments in trading.
Unfortunately in the grow of the investment, the cyber crimes also increase.
Many people being the fraud’s victim and liying from internet. People
can’t ...
ANALISIS TENTANG DAKWAAN TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS BERAT DI DAERAH KEBAYORAN LAMA JAKARTA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-25)
Masalah Lalu Lintas merupakan masalah yang setiap hari dihadapi oleh warga masyarakat khususnya warga Negara Indonesia yang sehari-hari mempergunakan jalan raya. Penggunaan jalan raya tersebut senantiasa harus didasarkan ...
AKIBAT HUKUM ADANYA PHK ATAS DASAR MOGOK KERJA TERHADAP PARA PEKERJA DENGAN STATUS PKWT DI BAGIAN PRODUKSI DI PT. ASI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-25)
Pengaturan mengenai PHK dalam UU 13/2003 berfungsi untuk melindungi para pekerja dan mencegah masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Tetapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah ...
PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TERHADAP OBYEK TANAH DALAM SENGKETA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-12-14)
Kebutuhan masyarakat akan tanah mendorong meningkatnya kegiatan jual
beli tanah sebagai salah satu bentuk proses peralihan hak atas tanah. Dimana jual
beli atas obyek tanah biasanya didahului dengan perjanjian pengikatan ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENYEDIA JASA LAYANAN TRANSPORTASI UMUM OLEH PERUSAHAAN OTOBUS (PO) SUMBER KENCONO TERKAIT STANDAR MINIMUM TRANSPORTASI MENURUT PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 29 TAHUN 2015
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-12-05)
This study focus on the legal protection for consumers on public transport services, as we know in Indonesia many accidents are caused by non-fulfillment of the minimum standard of transportation in accordance with law and ...