Search
Now showing items 1-10 of 20
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI No. 14 PK/Pid/2008 TERKAIT DENGAN KASUS PEMIDANAAN TERHADAP RISANG
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-05)
Pers sebagai salah satu pilar dalam penegakan demokrasi harus dibebaskan dari
intervensi pemerintah dan memberi perlindungan kepada siapa saja yang ingin
mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Dalam mengemukakan pikiran ...
ANALISIS PENGGUNAAN KARYA TULIS SECARA KOMERSIL DAN TANPA IJIN DALAM FILM “SURAT DARI PRAHA” MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-31)
Karya cipta di bidang seni baik berupa karya tulis, lagu, musik, maupun
film merupakan salah satu bagian dari Hak Cipta yang seyogyanya mendapat
perlindungan hukum. Hak Cipta sebagai bagian dari HKI memiliki sifat ...
PENGGUNAAN HAK JAWAB SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERITAAN OLEH PERS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-10)
Pemenuhan Hak Jawab merupakan pertanggungjawaban pers nasional atas
pemberitaan pers yang telah merugikan seseorang dan/atau sekelompok orang.
Kewajiban pers dalam melakukan pemenuhan Hak Jawab, diatur dalam pasal 5
ayat ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264 K/PDT.SUS-HKI/2015 TENTANG SENGKETA HAK MEREK INTER IKEA SYSTEM BV VERSUS PT RATANIA KHATULISTIWA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-31)
Persaingan usaha yang ketat di Indonesia menyebabkan banyaknya
perbuatan curang yang dilakukan para pedagang beritikad tidak baik untuk
menjatuhkan pesaing lainnya dengan cara tidak sehat. Salah satunya adalah
dengan ...
UPAYA HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI YANG MENGALAMI PEMUTUSAN SEPIHAK DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-08)
This study discusses the legal efforts by policyholders who underwent
termination of the policy unilaterally by the insurer / insurers. This study uses the
method of normative juridical / doctrinal where as functioning ...
KONSEKUENSI PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DI BIDANG GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE MELALUI UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION PERJANJIAN INTERNASIONAL WTO
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-05)
Berawal dari diratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang
Pengesahan Establishing World Trade Organization membuat beberapa
perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan dan industry mengalami
perubahan, ...
UPAYA HUKUM KORBAN KECELAKAAN PT KERETA API INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-05)
Penelitian ini membahas mengenai upaya hukum bagi penumpang selaku
korban terhadap penyedia jasa layanan transportasi umum kereta api. Seperti
diketahui bahwa di Indonesia banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan ...
ANALISIS KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH DYS DI PEMATANG SIANTAR BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR NOMOR: 162/Pid.B/2013/PN.PMS.
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-25)
Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan negara oleh karenanya anak
merupakan tunas penerus bangsa, yang memiliki peran penting sebagai aset ...
KASUS PEMBERITAAN DAN KARIKATUR CAPRES JOKO WIDODO BONEKA DIANALISIS DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-01)
Pemilihan Kepala Negara atau Presiden merupakan kesempatan bagi
masyarakat yang tidak datang dua kali dalam 5 tahun. Oleh karena itu kesempatan
tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat memilih kepala negara ...
LEGALITAS PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM YANG MELANGGAR PASAL 57 UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-08)
Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan
seseorang dan/atau badan hukum dalam suatu perusahaan. Saham dapat berbentuk
surat saham / paperless yang menerangkan bahwa pemilik saham tersebut ...