Search
Now showing items 1-10 of 24
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.162PK/PDT.SUS/2010 TENTANG SENGKETA MEREK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-06-29)
The Judicial Review Verdict Number 162 PK / PDT.SUS / 2010 raises legal
uncertainty because the rules contained in the Trademark of Article 3 provide
exclusive rights to the registered trademark. But very contrary to the ...
PENGGUNAAN PUBLIC DOMAIN PAKUBUWONO PADA MEREK DAGANG THE PAKUBUWONO RESIDENCES DAN THE GRAND PAKUBUWONO @BEKASI
(2018-04-24)
Persaingan usaha yang ketat di Indonesia menyebabkan banyaknya perbuatan curang
yang dilakukan para pedagang beritikad tidak baik. Salah satunya adalah dengan
menggunakan public domain sebagai merek yang menimbulkan ...
ANALISIS KRIMINOLOGIS TENTANG PERUNDUNGAN (BULLYING)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-03)
Perilaku perundungan (Bullying) semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan hukum yang mengantur tentang Perundungan (Bullying) ini. Pelaku perundungan terus menerus melakukan hal itu ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBELIAN SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL YANG BELUM MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-03)
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen sehingga adanya
aturan yang mengatur dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang
Perlindungan ...
KETIDAKPATUHAN BUPATI NUNUKAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-07-30)
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan produk hukum suatu
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan penyelesaian suatu sengketa Tata
Usaha Negara.Putusan PTUN adalah pernyataan hakim tata usaha negara ...
“KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MK NO.68/PUU-XII/2014”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-13)
Fenomena perkawinan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia,
meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang
perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang ...
HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-26)
Hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat sebagai penghuninya. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan akan hutan adat sering diperhadapkan konflik antara masyarakat hukum ...
DAMPAK PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KPR YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-12-09)
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. UUP mengatur mengenai perjanjian kawin di dalam pasal 29 ayat (1) yang mewajibkan perjanjian kawin dibuat pada waktu atau ...
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 1443/PID.B/2017/PN.SBY DALAM TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PASAL 363 AYAT (1) BUTIR KE-4 KUHP
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-05-08)
Increasing population growth created a population growth condition that is very
influential on the socio-economic conditions of the community, especially regarding
the issue of the fulfillment of the necessities of life ...
JASA PELAYANAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK GRATIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSIPASAL 12 B JO. PASAL 12 C UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-24)
Corruption is a form of dishonesty undertken by a person entrusted with a position of
authority, often to acquire personal benefit. Bribery is the act of giving money, goods
or other forms of retaliation from the bribe ...