Search
Now showing items 11-20 of 157
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.162PK/PDT.SUS/2010 TENTANG SENGKETA MEREK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-06-29)
The Judicial Review Verdict Number 162 PK / PDT.SUS / 2010 raises legal
uncertainty because the rules contained in the Trademark of Article 3 provide
exclusive rights to the registered trademark. But very contrary to the ...
INSTRUMEN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAERAH DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-06-07)
Pelindungan hukum atas indikasi geografis sangat penting dilakukan. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor ...
PERBUATAN BERLANJUT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 995 K/PID/2006
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-14)
Corruption is the biggest enemy for our nation nowadays. A lot of promises
had been given by the government to throw away the parasite that has been
destroying the wealth and the health of this nation. So many excuses ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264 K/PDT.SUS-HKI/2015 TENTANG SENGKETA HAK MEREK INTER IKEA SYSTEM BV VERSUS PT RATANIA KHATULISTIWA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-31)
Persaingan usaha yang ketat di Indonesia menyebabkan banyaknya
perbuatan curang yang dilakukan para pedagang beritikad tidak baik untuk
menjatuhkan pesaing lainnya dengan cara tidak sehat. Salah satunya adalah
dengan ...
PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DAN LABEL BERBAHASA INDONESIA MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-12-17)
Perkembangan dunia perdagangan yang mengarah pada perdagangan bebas,
menyebabkan arus barang dan atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen
semakin bervariasi. Realisasi tersebut di satu sisi tentu mempunyai manfaat ...
KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE DI PERSIDANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-06-18)
The development of the technology has brought the change in the world, especially Indonesia. As the nation change, the law that has been used to rule the people also changed. One of the changes that have been infected by ...
SANKSI PIDANA MATI DARI SUDUT PANDANG UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN UNDANG – UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-08-27)
Penjatuhan pidana mati selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat. Kalangan
yang menyetujui adanya pidana mati meyakini bahwa pidana mati dapat memberikan
efek jera sehingga masyarakat tidak akan melakukan suatu tindak ...
TANGGUNG JAWAB PABRIK RUMAHAN PENGELOLA OTAK-OTAK DI SUKABUMI TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN BAHAN BERACUN DALAM PRODUK PANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-01-08)
One of the welfare measurements In Indonesia relies on fulfillment of food
supply to citizen and food quality standard. This is indirectly related to the rights
of consumer. Consumer rights that acclaimed by producer ...
PENGGUNAAN PUBLIC DOMAIN PAKUBUWONO PADA MEREK DAGANG THE PAKUBUWONO RESIDENCES DAN THE GRAND PAKUBUWONO @BEKASI
(2018-04-24)
Persaingan usaha yang ketat di Indonesia menyebabkan banyaknya perbuatan curang
yang dilakukan para pedagang beritikad tidak baik. Salah satunya adalah dengan
menggunakan public domain sebagai merek yang menimbulkan ...
SANKSI ILLEGAL FISHING PASAL 69 AYAT (4) UNDANG-UNDANG PERIKANAN TERHADAP KAPAL ILLEGAL FISHING BERBENDERA MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN PASAL 3 HURUF B MOU TANGGAL 27 JANUARI 2012 ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN MALAYSIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-02-05)
Berawal dari maraknya kasus illegal fishing oleh kapal asing di Indonesia.
Dalam penanganan terhadap kasus illegal fishing tersebut diterapkan sanksi dari
Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Pada tanggal ...