Search
Now showing items 11-17 of 17
ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN UJI MATERIIL PASAL 7 HURUF r UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-13)
Kewenangan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 7 huruf (r) UU Nomor 8 Tahun 2015 dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 adalah termasuk kewenangan MK yang Hakimnya menganut paham MK berfungsi ...
ANALISIS SENGKETA HAK MEREK TERKENAL PHILIP STEIN ANTARA PHILIP STEIN HOLDING. INC MELAWAN KASIM HALIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 K/PDT.SUSHKI/2014
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-01-27)
Although the brand has been arranged in such a way in the Act brand, but still
a lot of fraud and brand abuse by the perpetrators bad faith. It is of course very
detrimental to businesses as they affect the brand owner ...
TRIAL BY THE PRESS DALAM PROSES PERADILAN JESSICA KUMALA WONGSO DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-07)
Starting from the rampant news of a judicial process perpetrators of murder by the media press, social media and television media. After being seen further in the news, there are many violations of ethics until the violation ...
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP KASUS PT.GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-13)
Sertifikat Syariah merupakan sertifikasi yang menjamin penerapan prinsip-prinsip syariat islam, bagi badan usaha yang memiliki sertifikat syariah. DSN-MUI sebagai lembaga dibawah naungan MUI memiliki tugas dan kewenangan ...
HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SULAWESI TENGAH ATAS HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-06)
Forests are an integral part of indigenous peoples as their inhabitants. The history of Indonesia proves that the management and utilization of customary forests is often confronted by conflict between indigenous and tribal ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PULAU PARI TERKAIT DENGAN TINDAKAN PEJABAT KELURAHAN DAN BPN JAKARTA UTARA DALAM MENERBITKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ATAS NAMA PT. BUMI PARI ASRI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-12)
Tanah harus didaftarkan berdasarkan UU No. 05 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997. Karena itu, terdapat pejabat pemerintah dan/atau lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses pendaftaran tanah. ...
KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERKAIT PASAL 245 UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-08-17)
Penelitian ini membahas tentang Pasal 245 Undang-undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPR menyatakan bahwa
pemanggilan ...