Search
Now showing items 21-30 of 223
SANKSI PIDANA MATI DARI SUDUT PANDANG UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN UNDANG – UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-08-27)
Penjatuhan pidana mati selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat. Kalangan
yang menyetujui adanya pidana mati meyakini bahwa pidana mati dapat memberikan
efek jera sehingga masyarakat tidak akan melakukan suatu tindak ...
TANGGUNG JAWAB PABRIK RUMAHAN PENGELOLA OTAK-OTAK DI SUKABUMI TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN BAHAN BERACUN DALAM PRODUK PANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-01-08)
One of the welfare measurements In Indonesia relies on fulfillment of food
supply to citizen and food quality standard. This is indirectly related to the rights
of consumer. Consumer rights that acclaimed by producer ...
PENGGUNAAN PUBLIC DOMAIN PAKUBUWONO PADA MEREK DAGANG THE PAKUBUWONO RESIDENCES DAN THE GRAND PAKUBUWONO @BEKASI
(2018-04-24)
Persaingan usaha yang ketat di Indonesia menyebabkan banyaknya perbuatan curang
yang dilakukan para pedagang beritikad tidak baik. Salah satunya adalah dengan
menggunakan public domain sebagai merek yang menimbulkan ...
SANKSI ILLEGAL FISHING PASAL 69 AYAT (4) UNDANG-UNDANG PERIKANAN TERHADAP KAPAL ILLEGAL FISHING BERBENDERA MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN PASAL 3 HURUF B MOU TANGGAL 27 JANUARI 2012 ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN MALAYSIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-02-05)
Berawal dari maraknya kasus illegal fishing oleh kapal asing di Indonesia.
Dalam penanganan terhadap kasus illegal fishing tersebut diterapkan sanksi dari
Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Pada tanggal ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUPORTER SEPAKBOLA AKIBAT PELAKSANAAN SANKSI OLEH PSSI DALAM PERSPEKTIF HAM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-07-02)
FIFA memberikan kewenangan kepada PSSI untuk dapat membuat peraturannya sendiri yang penting peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan FIFA dan menjadikan FIFA sebagai patokan dalam membuat sebuah peraturan. ...
Penggantian nama laut Cina Selatan menjadi laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982 dan undang - undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-09-28)
Klaim – klaim atas perairan telah banyak dibicarakan dalam ranah hukum internasional, salah satunya mengenai Laut Cina Selatan. Indonesia melakukan penggantian nama terhadap Laut Cina Selatan yang selanjutnya dikenal sebagai ...
Pertanggungjawaban pidana terhadap HW yang mempekerjakan anak sebagai pengemis ditinjau dari undang undang no. 35 tahun 2014 jo. no. 23 tahun 2002
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-09-12)
Penelitian ini berawal dari adanya pemaksaan untuk melakukan tindakan pengemisan dengan kekerasan terhadap seorang dibawah umur. Sehingga muncul satu permasalahan apakah pelaku yang telah mempekejakan anak untuk melakukan ...
STUDI KASUS KEPAILITAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SURABAYA PUTUSAN NO. 14/PLW.PAILIT/2014/PN.NIAGA.SBY JO NO.03/PKPU/2010/PN.NIAGA.SBY
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-20)
Suatu Perusahaan yang telah digugat pailit oleh kreditornya, maka sala satu jalan untuk menghindari kepailitan adalah denga mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut juga dengan PKPU. Sebisa mungkin ...
Tinjauan yuridis terhadap pemotongan upah pekerja pada masa pandemi covid-19 menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja = Juridical analysis on working wage deductions during the covid-19 pandemic according to law number 13 year 2003 concerning labor and law number 11 year 2020 concerning job cration
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-30)
Penelitian ini membahas mengenai pemotongan upah pekerja yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ...
Akibat hukum bagi suami pelaku penelantaran dan kekerasan terhadap istri dan anak menurut peraturan perundangan di Indonesia
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2020-08-26)
Penelitian ini membahas kasus kekerasan dan penelantaran yang terjadi di lingkungan rumah tangga oleh suami terhadap istri dan anak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pengolahan ...