Search
Now showing items 31-40 of 157
UPAYA HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI YANG MENGALAMI PEMUTUSAN SEPIHAK DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-08)
This study discusses the legal efforts by policyholders who underwent
termination of the policy unilaterally by the insurer / insurers. This study uses the
method of normative juridical / doctrinal where as functioning ...
KONSEKUENSI PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DI BIDANG GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE MELALUI UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION PERJANJIAN INTERNASIONAL WTO
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-05)
Berawal dari diratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang
Pengesahan Establishing World Trade Organization membuat beberapa
perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan dan industry mengalami
perubahan, ...
ANALISIS TENTANG PEMBERITAAN MENGENAI KAPOLDA SULSELBAR DARI SEGI PANDANG KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-12-16)
Tindak pidana pencemaran nama baik melalui pemberitaan pers disebut
sebagai delik pers. Delik pers adalah perbuatan yang (hanya dapat) dilakukan oleh
Pers, yang diancam pidana. Artinya, kalau kejahatan yang sama dapat ...
ANALISIS HUKUM PIDANA TENTANG LGBT (LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-09-17)
LGBT stands for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender. Where this is a matter that is still taboo in Indonesia. There has been no Law that regulates LGBT in Indonesia, but the Regional Regulation of Musi Banyuasin Regency ...
PERJANJIAN SEWA RAHIM (SURROGACY) DITINJAU DARI KUH PERDATA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2012-01-18)
Perjanjian sewa rahim merupakan perjanjian antara seorang wanita (wanita
surrogate). yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain
(pasangan suami-istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan ...
PENGESAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2011-12-15)
Penelitian ini membahas tentang pengesampingan perkara demi kepentingan umum/ deponeering yang merupakan bagian dari asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KEBUDAYAAN/SENI DAN SASTRA MILIK RAKYAT INDONESIA YANG DI KLAIM OLEH PEMERINTAH MALAYSIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-06-13)
Dalam jangka waktu 5 Tahun, Malaysia telah 7 kali mengklaim Budaya
Indonesia, sebagai miliknya.Sepanjang tahun 2007-2012 sedikitnya Malaysia
sudah tujuh kali mengklaim budaya Indonesia sebagai warisan budaya
negaranya.Windu ...
PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO.PER.07/MEN/V/2010 TENTANG ASURANSI TENAGA KERJA BAGI TKI DI LUAR NEGERI YANG DI-PHK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2012-01-13)
TKI pada dasarnya bekerja di luar negeri karena meningkatnya sumber daya manusia dalam negeri namun sedikitnya lapangan pekerjaan, juga bagi TKI upah di luar negeri jauh lebih besar dari upah dalam negeri. TKI yang telah ...
“STUDI KASUS PENJATUHAN PIDANA PADA GAYUS TAMBUNAN menurut PUTUSAN MA NO. 1198 K/Pid.Sus/2011”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-16)
Corruption is a legal issue that has gained attention from various circles,
nationally and internationally. This is due to the fact that corruption from time to
time the flare would eventually endanger the stability and ...
UPAYA HUKUM KORBAN KECELAKAAN PT KERETA API INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-05)
Penelitian ini membahas mengenai upaya hukum bagi penumpang selaku
korban terhadap penyedia jasa layanan transportasi umum kereta api. Seperti
diketahui bahwa di Indonesia banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan ...