Final Project (Law): Recent submissions
Now showing items 121-140 of 225
-
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA BIRO PERJALANAN UMROH MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS: FIRST TRAVEL)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2-12-08)Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Saat ini ibadah umroh adalah sebuah ibadah yang ingin dilakukan oleh tiap umat muslim, dengan tingginya tingkat permintaan ... -
ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN UJI MATERIIL PASAL 7 HURUF r UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-13)Kewenangan judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada Pasal 7 huruf (r) UU Nomor 8 Tahun 2015 dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 adalah termasuk kewenangan MK yang Hakimnya menganut paham MK berfungsi ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT PULAU PARI TERKAIT DENGAN TINDAKAN PEJABAT KELURAHAN DAN BPN JAKARTA UTARA DALAM MENERBITKAN HAK KEPEMILIKAN TANAH ATAS NAMA PT. BUMI PARI ASRI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-12)Tanah harus didaftarkan berdasarkan UU No. 05 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997. Karena itu, terdapat pejabat pemerintah dan/atau lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses pendaftaran tanah. ... -
HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-26)Hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat sebagai penghuninya. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan akan hutan adat sering diperhadapkan konflik antara masyarakat hukum ... -
KEABSAHAN GIRIK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-04)Sengketa tanah merupakan suatu hal yang sering terjadi di Indonesia. Terjadinya sengketa tanah dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah karena masih banyaknya tanah di Indonesia dengan bukti kepemilikan ... -
UPAYA HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI YANG MENGALAMI PEMUTUSAN SEPIHAK DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-08)This study discusses the legal efforts by policyholders who underwent termination of the policy unilaterally by the insurer / insurers. This study uses the method of normative juridical / doctrinal where as functioning ... -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM NAMA YANG DIBUAT WARGA NEGARA ASING DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA TERHADAP OBJEK TANAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-01-27)Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Dalam hukum agraria nasional orang asing atau orang yang memiliki kewarganegaraan ... -
“ANALISIS PUTUSAN PN KEDIRI NOMOR 38/ PID.SUS/2014/PN.KDR ( STUDI KASUS PENGGUGURAN KANDUNGAN OLEH ANTONIUS S.L MUDA Als. EFEN)”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-01-27)Abortus adalah keluarnya janin sebelum mencapai viabilitas (Viabilitas adalah kemampuan benih berkecambah dan menghasilkan kecambah normal dalam kondisi lingkungan yang optimum). Dimana masa gestasi (Gestasi adalah dikandungnya ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 09 K/PID.HAM.AD.HOC/2005 ATAS KASUS TANJUNG PRIOK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-01-27)Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Mha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukun, ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.1777/K/PID.SUS/2013 TENTANG KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-01-20)Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimana pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan ... -
ANALISIS SENGKETA HAK MEREK TERKENAL PHILIP STEIN ANTARA PHILIP STEIN HOLDING. INC MELAWAN KASIM HALIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 K/PDT.SUSHKI/2014
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-01-27)Although the brand has been arranged in such a way in the Act brand, but still a lot of fraud and brand abuse by the perpetrators bad faith. It is of course very detrimental to businesses as they affect the brand owner ... -
SANKSI ILLEGAL FISHING PASAL 69 AYAT (4) UNDANG-UNDANG PERIKANAN TERHADAP KAPAL ILLEGAL FISHING BERBENDERA MALAYSIA DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN PASAL 3 HURUF B MOU TANGGAL 27 JANUARI 2012 ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN MALAYSIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-02-05)Berawal dari maraknya kasus illegal fishing oleh kapal asing di Indonesia. Dalam penanganan terhadap kasus illegal fishing tersebut diterapkan sanksi dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Pada tanggal ... -
ANALISIS TENTANG SANKSI PIDANA MATI DALAM KEJAHATAN NARKOTIKA DENGAN HAK UNTUK HIDUP BERDASARKAN UU HAM (Studi Kasus Andrew Chan Bali Nine)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-05-02)Penjatuhan pidana mati selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat. Para kalangan yang menyetujui pidana mati selalu meyakini bahwa dengan sanksi penjatuhan pidana mati dapat memberikan efek jera kepada masyarakat yang ... -
ANALISIS KEPUTUSAN GARNISUN TERHADAP GLORIA NATAPRADJA HAMEL SEBAGAI ANGGOTA PASKIBRAKA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-13)This research discusses about the legal analysis of the position, functions, duties and authority of government and non government agencies in connection with citizenship status and position of a mixed marriage child as ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264 K/PDT.SUS-HKI/2015 TENTANG SENGKETA HAK MEREK INTER IKEA SYSTEM BV VERSUS PT RATANIA KHATULISTIWA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-31)Persaingan usaha yang ketat di Indonesia menyebabkan banyaknya perbuatan curang yang dilakukan para pedagang beritikad tidak baik untuk menjatuhkan pesaing lainnya dengan cara tidak sehat. Salah satunya adalah dengan ... -
KONSEKUENSI PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DI BIDANG GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE MELALUI UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION PERJANJIAN INTERNASIONAL WTO
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-05)Berawal dari diratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Establishing World Trade Organization membuat beberapa perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan dan industry mengalami perubahan, ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KEBIJAKAN TARIF ANTARA TAKSI KONVENSIONAL DAN TAKSI BERBASIS APLIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-04)Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan terjadinya globalisasi yang membawa dampak terhadap dunia bisnis. Dalam era globalisasi ini pelaku bisnis dituntut untuk terus berusaha semampunya agar dapat ... -
AKIBAT HUKUM TENTANG TINDAKAN PENOLAKAN RUMAH SAKIT KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN YANG TELAH MEMENUHI PROSEDUR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-09-26)Jaminan kesehatan nasional yang berganti menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibagi menjadi dua yakni: BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS diatur dalam UU No.24 Tahun 2011 tentang BPJS. BPJS merupakan ... -
ANALISIS TERHADAP PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY (STUDI KASUS CHURCHILL MINING PLC MELAWAN REPUBLIK INDONESIA)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-31)Bilateral Investment Treaty (BIT) is one way in which the Indonesian government with other countries to support the implementation of foreign direct investment in Indonesia with the hope of creating a mutually beneficial ... -
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN EFEK SEBAGAI DEBITUR DALAM KEPAILITAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 99 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-08-26)Penelitian mengenai Kedudukan Hukum Perusahaan Efek Sebagai Debitur Dalam Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015) ini dilakukan atas dasar ketentuan Undang-udang Nomor 37 Tahun 2004 ...