Final Project (Law): Recent submissions
Now showing items 101-120 of 225
-
JASA PELAYANAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK GRATIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSIPASAL 12 B JO. PASAL 12 C UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-24)Corruption is a form of dishonesty undertken by a person entrusted with a position of authority, often to acquire personal benefit. Bribery is the act of giving money, goods or other forms of retaliation from the bribe ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-17)Pembangunan gereja di Indonesia adalah hal yang harus dilindungi oleh Negara Indonesia, karena pada dasarnya rumah ibadah adalah hak kebebasan untuk beragama. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa agama yang di akui ... -
PEMBELAAN DIRI ADVOKAT TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI E-KTP DARI SEGI PANDANG UU NO 18 TAHUN 2003 DAN UU NO 31 TAHUN 1999
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-26)Corruption is one of the things that is very detrimental to the state's finances and will slowly destroy the country. various corruption acts ranging from corruption directly take state money there is also corruption ... -
PENGGUNAAN PUBLIC DOMAIN PAKUBUWONO PADA MEREK DAGANG THE PAKUBUWONO RESIDENCES DAN THE GRAND PAKUBUWONO @BEKASI
(2018-04-24)Persaingan usaha yang ketat di Indonesia menyebabkan banyaknya perbuatan curang yang dilakukan para pedagang beritikad tidak baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan public domain sebagai merek yang menimbulkan ... -
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 1443/PID.B/2017/PN.SBY DALAM TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PASAL 363 AYAT (1) BUTIR KE-4 KUHP
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-05-08)Increasing population growth created a population growth condition that is very influential on the socio-economic conditions of the community, especially regarding the issue of the fulfillment of the necessities of life ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.162PK/PDT.SUS/2010 TENTANG SENGKETA MEREK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-06-29)The Judicial Review Verdict Number 162 PK / PDT.SUS / 2010 raises legal uncertainty because the rules contained in the Trademark of Article 3 provide exclusive rights to the registered trademark. But very contrary to the ... -
“KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MK NO.68/PUU-XII/2014”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-13)Fenomena perkawinan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang ... -
TANGGUNG GUGAT BANK TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA SEBAGAI PENYEDIA JASA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-05-07)Penelitian ini membahas tentang tanggung gugat perbankan atas tindakan perbuatan melawan hukum debt collector dalam proses penagihan hutang kredit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dimana ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK HEWAN PELIHARAAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-24)Kasus penyerangan hewan terhadap manusia di Indonesia sudah menjadi salah satu masalah yang tidak dapat kita anggap enteng. Karena sudah menimbulkan beberapa korban dari yang luka-luka hingga yang meninggal dunia. Di ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-25)Seiring perkembangan teknologi dan informasi. Jual beli saat ini dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan). Satu sisi jual beli daring memberikan dampak positif, yakni memberikan banyak kemudahan dalam membeli ... -
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM YANG BERLAKU
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-25)Hubungan hukum bersifat kemitraan antara pemilik jasa aplikasi berbasis online dan penyedia jasa transportasi selaku pengemudi. Hubungan kemitraan ini ternyata dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pertanggun ... -
ANALISIS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PT JAKARTA PUSAT NO. 55/PID/TPK/2014/PT.DKI DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU PTPK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-08-18)The principle of legality is a form to guarantee of legal certainty for individuals and society. In this principle of legal, it has been also set about criminal act may not be sentenced without any rule that has been set ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN TERKAIT PASAL 245 UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-08-17)Penelitian ini membahas tentang Pasal 245 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 245 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPR menyatakan bahwa pemanggilan ... -
KEKUATAN HUKUM PPJB DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS: APARTEMEN DJAKARTA QUESS)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-07)Kebutuhan masyarakat akan perumahan dan pemukiman mendorong mengingkatnya kegiatan jual beli perumahan dan pemukiman. Pembangunan perumahan yang dapat dihuni bersama di dalam suatu gedung bertingkat, dimana satu-satunya ... -
TRIAL BY THE PRESS DALAM PROSES PERADILAN JESSICA KUMALA WONGSO DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-07)Starting from the rampant news of a judicial process perpetrators of murder by the media press, social media and television media. After being seen further in the news, there are many violations of ethics until the violation ... -
HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SULAWESI TENGAH ATAS HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-06)Forests are an integral part of indigenous peoples as their inhabitants. The history of Indonesia proves that the management and utilization of customary forests is often confronted by conflict between indigenous and tribal ... -
HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIANO.154 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2-12-07)Divorce is the breaking of marriage bond between husband and wife with court decision and there is enough reason that between husband and wife will not be able to live in harmony again as husband and wife. Marriage negatively ... -
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP KASUS PT.GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-13)Sertifikat Syariah merupakan sertifikasi yang menjamin penerapan prinsip-prinsip syariat islam, bagi badan usaha yang memiliki sertifikat syariah. DSN-MUI sebagai lembaga dibawah naungan MUI memiliki tugas dan kewenangan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MI INSTAN TANPA LABEL “MENGANDUNG BABI” OLEH PT. KOIN BUMI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-08)Perkembangan perdagangan di Indonesia yang mengarah pada perdagangan bebas, menyebabkan begitu mudahnya barang impor yang diperdagangkan di Indonesia. Keadaan tersebut di satu sisi tentu mempunyai manfaat bagi konsumen, ... -
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 4/PDT.SUSPAILIT/ 2016.PN.NIAGA.JKT.PST. MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-11-24)Penelitian ini membahas mengenai penerapannya UU Kepailitan yang masih mengalami kesimpangsiuran dan masih sering bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, salah satunya di dalam perkara kepailitan BUMN. ...