Final Project (Law): Recent submissions
Now showing items 201-220 of 225
-
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT. MPM YANG MENJANJIKAN KUPON UMRAH DENGAN SISTEM MULTI LEVEL MARKETING (MLM) DITINJAU DARI KUHP JO. UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-01-09)Consumer protection cases in Indonesia is still very prevalent. The definition of consumer protection is all the effort that ensures legal certainty to provide protection to consumers. Various types of consumer protection ... -
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK DITINJAU DARI SEGI PANDANG UU NO.12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS BA’A KABUPATEN ROTE NDAO,NTT)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-01-09)Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (narapidana) agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima ... -
ANALISIS TENTANG PEMBERITAAN MENGENAI KAPOLDA SULSELBAR DARI SEGI PANDANG KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-12-16)Tindak pidana pencemaran nama baik melalui pemberitaan pers disebut sebagai delik pers. Delik pers adalah perbuatan yang (hanya dapat) dilakukan oleh Pers, yang diancam pidana. Artinya, kalau kejahatan yang sama dapat ... -
TINDAK PIDANA DALAM HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG HUKUM KETENAGAKERJAAN SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA ( Analisa Kasus CV. Logam Mas )”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-01-07)Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.” Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah ... -
PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA OLEH PERUSAHAAN YANG TIDAK TERDAFTAR PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (STUDI KASUS PEKERJA CV. CAHAYA LOGAM)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-01-08)Perbudakan yang telah lama dihapus melalui Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) ternyata masih terjadi di Indonesia. Kasus perbudakan terungkap pada 2 Mei 2013 di sebuah pabrik alat penggorengan dan panci atau kuali ... -
“Analisis Yuridis Tentang Rehabilitasi Dalam Putusan Vrijspraak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 PK/PID.SUS/2012)”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-12-11)Pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang rehabilitasi, karena sampai saat skripsi ini ditulis belum banyak tulisan yang membahas tentang rehabilitasi. Setidak-tidaknya ada tiga undang-undang yang memuat ketentuan yang ... -
PENYALAHGUNAAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS NAMA TERPIDANA YANG BERSTATUS BURONAN OLEH AHLI WARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PK MA NO. 97/PID.SUS/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-01-07)Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa. Dikatakan luar biasa karena upaya hukum PK dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kitab Undang – Undang Hukum Acara ... -
PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KERJA ASING (TKA) YANG BEKERJA DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-04-25)Era globalisasi sudah melanda seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Di dalam era ini, persaingan bukan hanya terjadi dalam wilayah suatu negari (lokal), melainkan juga harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan luar ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNGNOMOR 238 K/PID.SUS/2012 TERHADAP TERPIDANA PECANDU NARKOTIKA DITINJAU DARI PASAL 111 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-04-15)Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang memiliki manfaat dan dampak berbahaya bila disalahgunakan. Kesalahan penggunaan narkotika ini yang memunculkan pelaku seperti bandar, pengedar, pecandu dan korban penyalahgunaan ... -
PRINSIP TANGGUNG GUGAT PT LION MENTARI AIRLINES SELAKU PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN PENUMPANG YANG KEHILANGAN BAGASI TERCATAT
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-04-25)Kasus banyaknya kehilangan bagasi yang dialami oleh penumpang pesawat membuktikan bahwa perkembangan angkutan udara pada saat ini tidak diimbangi dengan peningkatan standard keamanan dari pihak maskapai penerbangan. ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DAN LABEL BERBAHASA INDONESIA MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-12-17)Perkembangan dunia perdagangan yang mengarah pada perdagangan bebas, menyebabkan arus barang dan atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen semakin bervariasi. Realisasi tersebut di satu sisi tentu mempunyai manfaat ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBANTU RUMAH TANGGA ANAK SELAKU KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-12-19)Pada dasarnya anak merupakan bagian yang sangat penting dalam konteks keberlanjutan suatu bangsa karena seorang anak merupakan sumber daya bagi pembangunan suatu bangsa, dan penerus generasi masa depan. Namun, kasus ... -
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA LP3I DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-08-26)Pada perjanjian waralaba, seringkali disajikan dalam bentuk standar/baku sehingga dengan demikian kedudukan pemberi waralaba lebih dominan dari penerima waralaba. Sehingga hak-hak dari penerima waralaba sering terkesampingkan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PAILIT PT. SARANA PERDANA INDOGLOBAL (SPI) ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KURATOR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-08-27)Harta pailit (boedel pailit) seringkali menjadi permasalahan ketika perusahaan mengalami kepailitan. Karena ketika perusahaan tersebut diputus pailit oleh Pengadilan Niaga penguasaan atas harta pailit tersebut beralih dari ... -
HAK SEORANG DPO UNTUK MENERIMA BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-04-24)Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia yakni terdapat pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam ... -
KEPASTIAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENGAJUAN BERKAS PERKARA MENURUT KUHAP
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-11-12)Penelitian ini membahas tentang Berkas Perkara Nomor : 14/VII /2014/Ditresnarkoba yang mengalami pengembalian secara berulang dari pihak Kejaksaan ke Kepolisian dan sebaliknya karena belum terpenuhinya syarat formal dan ... -
Analisis Mengenai Kepemilikan Hak Cipta Film “SOEKARNO”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-08-27)Persaingan dunia perfilman saat ini sangat ketat dapat terlihat dari banyaknya para pihak yang mulai bekerjasama untuk membuat suatu film. Dalam proses pembuatan film, film melibatkan banyak unsur dan pelaku. Dimulai dari ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KLIEN YANG DIRUGIKAN OLEH ADVOKAT SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XI/2013
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-08-27)Banyak problematika hukum yang melibatkan advokat, salah satu contohnya adalah kasus firma hukum ABNR yang digugat oleh mantan kliennya sendiri. Gugatan tersebut didasari pendapat hukum (legal opinion) yang diberikan advokat ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT SEBELUM UU HAM DAN UU PENGADILAN HAM, PASCA PUTUSAN MK NO.006/PUU-IV/2006
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-08-26)Penelitian ini membahas tentang Putusan MK no.006/PUU-IV/2006 yang mencabut UU KKR serta perlindungan hukum yang masih ada bagi korban pelanggaran HAM berat khusus sebelum berlakunya UU HAM dan UU Pengadilan HAM, sebab ... -
SANKSI PIDANA MATI DARI SUDUT PANDANG UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN UNDANG – UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2014-08-27)Penjatuhan pidana mati selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat. Kalangan yang menyetujui adanya pidana mati meyakini bahwa pidana mati dapat memberikan efek jera sehingga masyarakat tidak akan melakukan suatu tindak ...