Final Project (Law): Recent submissions
Now showing items 81-100 of 225
-
ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UNTUK PELAKU BODY SHAMING MELALUI SOSIAL MEDIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-08-08)Behavior or acts of body shaming or physical insults today are rife in social media due to the rapid development of technology and information. This happens because of the ignorance of the public regarding the criminal ... -
Analisis Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terkait Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-08-22) -
Analisis kasus Pelanggaran HAM Berat Yang Terjadi Di Indonesia Sebelum Putusan MK Nomor 006/PUU/-IV/2006
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-08-01)Kasus Trisakti sampai saat ini belum terselesaikan walaupun sebagai langkah awal telah disidang di Pengadilan Militer mengingat pelaku adalah anggota militer. Hal tersebut terjadi karena terkait tempus delicti kasus tersebut ... -
INSTRUMEN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAERAH DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-06-07)Pelindungan hukum atas indikasi geografis sangat penting dilakukan. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PINDAH AGAMA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-08-05)Legal protection carried out by children is a child's right, because children have the right to obtain protection from family, community, and government. Therefore the rights and responsibilities of parents are obliged to ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUPORTER SEPAKBOLA AKIBAT PELAKSANAAN SANKSI OLEH PSSI DALAM PERSPEKTIF HAM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-07-02)FIFA memberikan kewenangan kepada PSSI untuk dapat membuat peraturannya sendiri yang penting peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan FIFA dan menjadikan FIFA sebagai patokan dalam membuat sebuah peraturan. ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR FINTECH YANG DIRUGIKAN OLEH PENGGUNAAN JASA DEBTCOLLECTOR DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-01-02)Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat segala sesuatu lebih mudah. Oleh karena perkembangan yang sangat cepat tersebut banyak kebutuhan manusia yang semakin banyak yang harus dipenuhi, oleh karena itu masyarakat ... -
Tanggung Jawab Kejahatan Perbankan melalui Modus Operandi Skimming
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-08-06)Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang dilandasi oleh kepercayaan. Perkembangan teknologi informasi telah menggeser layanan produk perbankan mengarah ... -
ANALISIS KRIMINOLOGIS TENTANG PERUNDUNGAN (BULLYING)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-03)Perilaku perundungan (Bullying) semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan hukum yang mengantur tentang Perundungan (Bullying) ini. Pelaku perundungan terus menerus melakukan hal itu ... -
ANALISIS KASUS RUNTUHNYA BALKON LANTAI 1 TOWER II GEDUNG BURSA EFEK INDONESIA (BEI) DI JAKARTA SELATAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-03)Jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Hal ini terkaitan kasus runtuhnya balkon lantai 1 Tower II gedung bursa efek Indonesia (BEI) di Jakarta Selatan ... -
PELAKU PENYERTAAN PEMBUATAN VIDEO PORNO PADA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-03)Pornografi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan ... -
KETIDAKPATUHAN BUPATI NUNUKAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-07-30)Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan produk hukum suatu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan penyelesaian suatu sengketa Tata Usaha Negara.Putusan PTUN adalah pernyataan hakim tata usaha negara ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBELIAN SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL YANG BELUM MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-03)Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen sehingga adanya aturan yang mengatur dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan ... -
ANALISIS TINDAKAN MALPRAKTIK DOKTER RSUP ADAM MALIK MEDAN MENURUT UU PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UU KESEHATAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-02)Masalah malpraktik dalam pelayanan kesehatan pada akhir-akhir ini mulai ramai dibicarakan masyarakat dari berbagai golongan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diajukan masyarakat ... -
TANGGUNG JAWAB PIHAK LAZADA TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-01)Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini turut mempengaruhi dunia bisnis khususnya perdagangan. Jual beli kini dapat dilakukan secara virtual melalui media internet. Perkembangan ini melahirkan permasalahan hukum ... -
HAK PEKERJA SALES PROMOTION GIRL AKIBAT PHK OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PARTINI VS PT.X)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-01)Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya dapat diartikan sebagai pengakhiran suatu hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja/pengusaha. Berakhirnya hubungan kerja sendiri juga otomatis mengakhiri suatu hak ... -
ANALISIS TENTANG MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN SELAMA TIGA TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM PERDAGANGAN BARANG DAN/ATAU JASA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 164K/PDT.SUS-HKI/2016
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-07-30)Merek harus didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Merek no 15 tahun 2001 yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2016. Karena itu, terdapat Direktorat Jenderal HKI yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam ... -
ANALISIS UPAYA HUKUM DALAM PELANGGARAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BISNIS DATABASE
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-09-07)Di jaman modern ini, seluruh aspek kehidupan masyarakat berkembang sangat pesat karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Sekarang transaksi jual beli tidak lagi melibatkan pelaku usaha dan konsumen untuk ... -
ANALISIS PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK PANAS BUMI OLEH PT. SAE DI BATURADEN KAWASAN HUTAN LINDUNG LERENG GUNUNG SLAMET DALAM SUDUT PANDANG UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JIS. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-01)Hutan Lindung haruslah dijaga karena memiliki fungsi sebagai Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan fungsi penting hutan lindung ... -
DAMPAK PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KPR YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-12-09)Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. UUP mengatur mengenai perjanjian kawin di dalam pasal 29 ayat (1) yang mewajibkan perjanjian kawin dibuat pada waktu atau ...