DSpace Repository

Tinjauan tentang kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada sistem ketatanegaraan di Indonesia

Show simple item record

dc.contributor.author Palit, Kezia
dc.date.accessioned 2021-04-01T03:05:06Z
dc.date.available 2021-04-01T03:05:06Z
dc.date.issued 2020-12-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2271
dc.description.abstract Penelitian ini membahas tentang Kewenangan DPD Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pada Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, serta literatur yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Penelitian ini bertujuan pada pentingnya kewenangan DPD dalam pembentukan peraturan perundang-undangan apakah telah sesuai dengan sistem ketatanegaraan di indonesia. Dalam Putusan MK terhadap usulan DPD pada point ketiga ternyata tidaklah diterima oleh MK,maka hal ini terlihat jelas terjadi ketidaksesuaian akan ketentuan pada UUD 1945 Pasal 22D ayat 1 dan ayat 2 dan kewenangan DPD belum sesuai dengan sistem ketatanegaraan karena masih ada pasal dalam UU P3 yang bertentangan dengan UUD 1945 yang sebagai dasar dari segala pembentukan perundang-undangan. Untuk mendapatkan keadilan hukum maka DPD mengajukan permohonan kepada MK untuk meneliti kembali Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. / This research examined the Authority of the DPD in the Formation of Legislation in the constitutional system in Indonesia. The research used in this research is juridical normative, namely research based on statutory regulations, as well as literature related to the material discussed. This study aims at the importance of the authority of the DPD in the formation of legislation whether it is by following the constitutional system in Indonesia. In the Constitutional Court's decision on the DPD proposal on the third point it was not accepted by the Constitutional Court, it was clear that there was a mismatch with the provisions of the 1945 Constitution Article 22D paragraph 1 and paragraph 2 and the DPD's authority was not by following per under the constitutional system because there were still articles in the P3 Law which contrary to the 1945 Constitution which is the basis of all legislative formation. To obtain legal justice, the DPD submitted a request to the Constitutional Court to re-examine Law No.12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations en_US
dc.language.iso ina en_US
dc.publisher Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law en_US
dc.subject kewengan en_US
dc.subject DPD en_US
dc.subject sistem ketatanegaraan en_US
dc.title Tinjauan tentang kewenangan dewan perwakilan daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada sistem ketatanegaraan di Indonesia en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account