Perlindungan hukum bagi kelompok disabilitas dalam mengikuti tes CPNS

Abstract

Penyandang Disabilitas bernama Romi yang adalah dokter gigi. Romi awalnya mengabdi di Puskesmas Talunan, yang berada di Solok Selatan. Romi mengabdikan diri disana sudah dua tahun dari tahun 2015. Pada Tahun 2016 Drg Romi mengalami Paraplegia (tungkai kaki) pada saat melahirkan anak keduanya. Selain itu Drg Romi lolos dengan mendapatkan nilai terbaik. Pengumumannya pada 31 desember 2018. Selesai pengumuman Drg Romi mengumpulkan berkas. Di RSUD M.Jamil di padang ada persyaratan dimana Drg Romi telah memenuhi persyaratan baik secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu Drg Romi sempat diujikan soal tes simulasi peragaan namun itu pun sukses dilewati. Atas kelulusan itu pun yang akhirnya memperkuat rekomendasi dari RSUD M. Jamil. Kemudian, Bupati Solok Selatan yang akhirnya mengeluarkan SK Pembatalan kelulusan Drg Romi setelah tiga bulan. Dalam hal ini Pemerintah sempat melihat kapasitasnya. Ada penilaian seharusnya Drg Romi mengikuti jalur khusus bukan umum. Dan pada akhirnya Hak Drg Romi sebagai calon CPNS dikembalikkan oleh pemerintah. Di dasarkan pada latar belakang tersebut diatas maka, sehingga timbul pertanyaan apakah tindakan Pemerintah sudah sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas ? Adapun metodologi yang digunakan adalah statutes Approach dan Doctrinal Approach. Dalam hal kurang pemahaman penafsiran dari pemerintah dalam memaknai jalur umum dan jalur khusus pada Tes CPNS maka sesuai Pasal 143 UU Penyandang Disabilitas yaitu setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan haknya