Akibat hukum pada status anak hasil perkawinan warga negara indonesia dengan orang tanpa kewarganegaraan (stateless person)

Abstract

Status Kewarganegaraan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang sangat penting bagi manusia untuk mendapatkan perlindungan dari Negara. Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan pengungsi yang berstatus stateless person yang terjadi di Indonesia tidak dapat diterbitkan surat nikah, karena dilakukan secara illegal. Bentuk perlindungan hukum dari negara adalah dengan melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama, agar perkawinan tersebut dapat disahkan menurut hukum Indonesia, dan anak yang lahir akibat perkawinan tersebut juga mendapatkan status yang jelas dari kedua orang tuanya. Tetapi dengan adanya itsbat nikah tersebut, tidak dapat serta merta menjadikan stateless person tersebut untuk menjadi Warga Negara Indonesia / Citizenship status is a part of human rights which is important to acquire protection from state. The marriage between Indonesia citizens and the refugees with status as stateless person occurred in Indonesia cannot establish marriage certificate since it is done illegally. Doing itsbat marriage in religious court is a form of law protection from state. By doing this, the marriage can be legitimated according to Indonesian law, and the children born from the marriage obtain a clear status from their parents. But the existence of itsbat marriage (itsbat nikah) cannot change those refugees with status as stateless person to be Indonesia citizen