Search
Now showing items 1-4 of 4
MALADMINISTRASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 3 UNDANGUNDANG NO 31 TAHUN 1999 jo UNDANGUNDANG NO 20 TAHUN 2001
(LPPM Universitas Pelita Harapan Surabaya, 2016-12-01)
Tindak pidana korupsi yang menyangkut pejabat pemerintahan diatur melalui pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disingkat
UUTPK). Untuk menjelaskan ...
PENERAPAN AJARAN DUALISTIS PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA SEBAGAI SISTEM NORMATIP DAN INOVATIP
(Pelita Harapan University - Surabaya, 2013-06-01)
Artikel ini tidaka ada Abstrak
Paradigm: Death Penalty and Proportionality Principle
(Universitas Pelita Harapan Surabaya, 2015-06-01)
Hukum pidana sebagai suatu sistem merupakan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang
mengatur bagaimana hukum pidana dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi /pidana.
Pidana sendiri ...
Tanggung Gugat dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 38C Undang-undang No. 31 Tahun 1999 J.O Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Pelita Harapan University - Surabaya, 2013-12-01)
Kalaupun hukum sebagai norma yang merupakan manifestasi ide keadilan dan/atau sebagai teks-teks positip preskripsi hukum perundang-undangan cenderung tidak mudah berubah, masyarakat yang berposisi sebagai konteks berlakunya ...