Browsing Research Paper (Law) by Issue Date
Now showing items 1-20 of 42
-
KEPASTIAN HUKUM MENGENAI STATUS DAN HAK DOSEN TETAP YANG BEKERJA DI PTS
(Pusat Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013-10-30)Dewasa ini, polemik yang terjadi adalah adanya ketidakjelasan mengenai status serta hak dan kewajiban dosen yang bekerja di PTS, baik sebagai dosen tetap maupun dosen tidak tetap. Menurut peraturan perusahaan di suatu PTS, ... -
PERWUJUDAN KEADILAN BAGI ANAK LUAR KAWIN MEALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
(Faculty Of Law - Universitas Airlangga, 2014-09)Abstract By means of its decision number 46/PUU-VIII/2010, the Constitutional Court has made a breakthrough which intend to guarantee the fulfillment of civil rights for a child born out of wedlock from his/her both ... -
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI ANAK YANG BEKERJA DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEMBANTU RUMAH TANGGA
(Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2016-02-25)A child requires good parenting to grow flowers, enjoy the rights and protection in accordance with the value - the value of religion and humanity as contained in Article 28 B (2) UUD 1945. In this case the local ... -
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI ANAK YANG BEKERJA DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEMBANTU RUMAH TANGGA
(Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2016-02-25)A child requires good parenting to grow flowers, enjoy the rights and protection in accordance with the value - the value of religion and humanity as contained in Article 28 B (2) UUD 1945. In this case the local ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK – ANAK YANG DIPAKSA BEKERJA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN ANAK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-11-24)ABSTRAK Perlindungan dan pembinaan yang dibutuhkan anak – anak merupakan hak asasi anak. Anak – anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dari segala pihak yakni keluarga, masyarakat dan pemerintah. Anak – ... -
PERLINDUNGAN ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI TUKANG PARKIR DI LINGKUNGAN PELACURAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01)Anak yang bekerja pada dasarnya merupakan permasalahan yang belum terselesaikan sampaidengan saat ini. Bahkan ada kesan lebih baik memperkerjakan anak anak daripada orang dewasa dengan gaji yang lebih murah. Kenyataannya ... -
PERAN AAUPB DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01) -
PEMBAGIAN KEWENANGAN MENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KPK DAN LEMBAGA PENYIDIK LAINNYA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01) -
PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01) -
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN PEDOFILIA DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01) -
Perlindungan Hukum Anak Korban Pelecehan Seksual
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01)Peraturan tentang kejahatan pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam KUHP, Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dengan perubahan Undang ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEBEBASAN PERS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01) -
TREND HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01)Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan merupakan perilaku yang muncul dari Negara barat / Eropa yaitu adanya suatu aliran sekularisme / sekularisasi yang mencoba untuk menyingkirkan ... -
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK – ANAK KORBAN KEKERASAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01) -
PPATK SEBAGAI LEMBAGA MONITORING “DIRTY MONEY” DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-01)Masyarakat Indonesia saat ini cukup tersita perhatiannya dengan pemberitaan media massa berkenaan dengan “rekening gendut” pejabat pemerintah, pegawai negeri, aparat penegak hukum dan lainnya yang dinilai menyimpang ... -
Pembentukan Perilaku Generasi Muda Melalui Revolusi Mental
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-31)Baik buruk generasi muda pada suatu bangsa dan efektif tidaknya pembentukan perilakugenerasi muda melalui revolusi mental sangatlah tergantung pada baik buruknya dan efektif tidaknya roda birokrasi pemerintah sebagai ... -
Perlindungan Hukum terhadap Nelayan dalam Memperoleh Keadilan dan Kedaulatan di Wilayah Perairan Indonesia (Menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2016-12-31) -
KEDUDUKAN BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN PERUNDANG – UNDANGAN TERHADAP PRODUK PERBANKAN
(2017-01-05)Banking position in financial traffic gives importance to the economic development of a country, so important that the smoothness of the activity of financial traffic determines the economic resilience of a country that ... -
ANALISIS INFORMASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016
(Universitas Kanjuruhan Malang - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-05-13)Electronic informationis a legal evidence in criminal code procedure based on article 5 act of ITE.According to the theory on criminal procedure of evidence law, the validity of electronic information should have come from ... -
HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA ANAK LUAR KAWIN DAN ORANGTUANYA: STUDI PERBANDINGAN DENGAN HUKUM KELUARGA DI BELANDA
(Universitas Airlangga - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-07-20)Post Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 dated February 17, 2012 on the amendment of Article 43 paragraph (1) of Marriage Act, many questions still raised regarding the implementation of the aforementioned ...