Browsing Theses (Law) by Title
Now showing items 26-45 of 112
-
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR No.26/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS DALAM KASUS KORUPSI DI BANK NEGARA INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-04-01)Korupsi di Indonesia sudah dianggap sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa, karena telah merusak keuangan negara dan ekonomi negara, termasuk menjatuhkan nilai sosial budaya, moral, politik, tatanan hukum ... -
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO.369/PDT/2013 PT.Bdg DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 980/K/Pdt/2014 TERKAIT PADA KESAMAAN PENGERTIAN ANTARA PERSEKUTUAN MODAL, PENYERTAAN MODAL DAN PINJAM MEMINJAM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-03)Dalam Masyarakat Indonesia seringkali di jumpai pinjam meminjam, persekutuan modal, dan penyertaan modal. Dalam konsep dasarnya ketiga hal tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas terlihat. Ketiga hal tersebut di ... -
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 102/PK/PDT/2010 ATAS KASUS HARTA BAWAAN DENGAN KEBERADAAN PERJANJIAN KAWIN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-11)Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. Terutama yang terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian kawin. Pasal 29 tersebut ... -
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 104 PK/Pid.Sus/2015 DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1956
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-22)Penggunaan merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Penegakan hukum hak merek mempunyai dua aspek, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam kasus pemalsuan ... -
ANALISIS PUTUSAN PK NOMOR 405/B/PK/PJK/2014 TERKAIT DENGAN FAKTUR PAJAK STANDAR DAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dipungut bagi Negara atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri. PPN dalam prakteknya wajib dipungut oleh Wajib Pajak (WP) yang ... -
ANALISIS PUTUSAN PTUN NO. 18/G/2007/PTUN.MKS DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA KASUS PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK GUNA BANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-15)Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dimana dalam hal pendaftaran untuk memperoleh sertifikat HGB ... -
ANALISIS TENTANG HAK PRIORITAS DALAM PERKARA SENGKETA MEREK HOT WHEELS MILIK MATTEL, INC
(2018-01-09)In 2009, Mattel, Inc. a foreign company (foreigner) domiciled in the United States filed a lawsuit against Yonghwa Wongsodiredjo regarding the case of the Hot Wheels brand. On behalf of the Central Jakarta Commercial ... -
ANALISIS TENTANG KEKUATAN MENGIKAT KONTRAK BAKU
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2012-05-31)Perkembangan pada era globalisasi membawa berbagai dampak, termasuk dalam bidang bisnis, yaitu diantaranya penggunaan kontrak baku. Kontrak baku merupakan kontrak yang isinya telah ditentukan oleh salah-satu pihak. Salah-satu ... -
ANALISIS TENTANG OUTSOURCING DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 746 K/PDT.SUS-PHI/2014
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-02)Permasalahan kebijakan outsourcing yang terdapat di PT Kasakata Kimia yang masih ada hingga saat ini. Masalah tersebut adalah perusahaan memperkerjakan buruh dengan status outsourcing menempati bagian-bagian yang langsung ... -
ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN PIDANA MATI BERDASARKAN PASAL 114 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-02-18)Penetapan pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi atau memberantas kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan, sehingga penetapan suatu kebijakan tentunya akan menimbulkan pro dan ... -
ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORTUS) DI ATAS USIA 20 MINGGU
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)Di Indonesia sering kali terjadi aborsi yang bersifat kriminalis. Dalam kasus aborsi sering diterapkan pasal 346-349 KUHP. Sesudah diundangkannya UU No. 23 tahun 2002 jo. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka ... -
Analisis terhadap perseroan terbatas dengan pemegang saham suami isteri tanpa perjanjian kawin dan ketiga anak kandungnya yang masih di bawah umur
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-01-15)Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu badan usaha yang berbentuk badan hukum dengan keistimewaan memiliki eksistensi yang terpisah dari pemilik atau pemegang sahamnya, sehingga membuat pemegang saham suatu PT tidak ... -
Analisis yuridis pertanggungjawaban perusahaan dan pelaku saat terjadinya pencurian data pribadi pengguna aplikasi Tokopedia
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-01-28)Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih belum memiliki payung hukum yang jelas. Ketika terjadi kebocoran data maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang datanya terungkap, oleh karena itu harus ada bentuk ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG BARANG AGUNAN FIDUSIA YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2012-05-29)Dalam kegiatan operasional perbankan, suatu agunan kredit yang menjadi objek jaminan fidusia sangat mungkin disalahgunakan oleh pemiliknya atau pihak ketiga untuk melakukan tindak pidana. Bila hal tersebut terjadi dan ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG KEPEMILIKAN HAK MEREK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No : 020 K/N/HaKI/2006
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Master Of Law, 2014-12-19)Protection of Trademark Rights in Indonesia arise automatically after the registration of the mark. Brand plays an important role in the marketing of goods or services. Brand is something that is bought by consumers. Closely ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG KETENTUAN UPAH KERJA LEMBUR PADA PERATURAN PERUSAHAAN DI PT. R DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-02-25)Pada dasarnya, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG LEMBAGA OUTSOURCING DAN IMPLEMENTASINYA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2012-03-03) -
ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK KERJA KARYAWAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2012-05-31)Dewasa ini kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia sudah berubah jika dibandingkan dengan masa Orde Baru di mana lebih terbuka dan lebih menunjang kesejahteraan karyawan. Hal ini dapat dilihat Undang-Undang No. 13 Tahun ... -
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA BAYAR PERANTARA DENGAN SISTEM ESCROW SERVICE DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Master Of Law, 2014-12-09)Business development in the world faster and faster , especially supported by information technology internet . Goods and services sold online in the cyber world . Business runs twenty- four hours across jurisdictions ... -
DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-04-19)Dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia ada tiga lembaga yang berwenang menangani penyidikan tindak pidana korupsi yakni lembaga KPK berdasarkan pasal 6 UU KPK, lembaga Kejaksaan berdasarkan pasal 30 UU Kejaksaan ...