Browsing Theses (Law) by Issue Date
Now showing items 61-80 of 112
-
ANALISIS PUTUSAN PK NOMOR 405/B/PK/PJK/2014 TERKAIT DENGAN FAKTUR PAJAK STANDAR DAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dipungut bagi Negara atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri. PPN dalam prakteknya wajib dipungut oleh Wajib Pajak (WP) yang ... -
PENERAPAN KARAKTERISTIK NETRALITAS PPN DIKAITKAN DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN PPN (ANALISIS PUTUSAN MA NO 70P/HUM/2013)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)Pajak pertambahan Nilai merupakan jenis pajak konsumsi dan memiliki karakteristik netral. Karakteristik netral disini mengandung maksud bahwa pajak ini pada dasarnya dikenakan untuk semua barang kena pajak dan jasa kena ... -
ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORTUS) DI ATAS USIA 20 MINGGU
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)Di Indonesia sering kali terjadi aborsi yang bersifat kriminalis. Dalam kasus aborsi sering diterapkan pasal 346-349 KUHP. Sesudah diundangkannya UU No. 23 tahun 2002 jo. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka ... -
Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)Perkawinan merupakan cara manusia untuk melestarikan eksistensinya. Kebutuhan manusia akan seks dan regenerasi telah dilembagakan dalam lembaga perkawinan oleh masyarakat di mana segala sesuatu terbingkai oleh norma, ... -
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 102/PK/PDT/2010 ATAS KASUS HARTA BAWAAN DENGAN KEBERADAAN PERJANJIAN KAWIN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-11)Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. Terutama yang terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian kawin. Pasal 29 tersebut ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 260 K/Pdt.SusPHI/2014 DIKAJI DARI ASPEK PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN PT. SCTV YANG TERIKAT PERJANJIAN KERJA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-11)Dewasa ini, persaingan usaha di Indonesia semakin ketat yang ditandai dengan munculnya banyak perusahaan-perusahaan baru. Era Globalisasi menuntut banyak perusahaan agar meningkatkan kinerja melalui pengolahan organisasi ... -
PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU "ILLEGAL FISHING" SEBAGAI BENTUK SANKSI ADMINISTRATIF
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-22)Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar yang dikelilingi lautan luas dengan garis pantai yang panjang. Luas laut Indonesia sekitar 75 persen dari total luas wilayahnya, terdiri dari 3,1 juta kilometer (km) persegi ... -
DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-04-19)Dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia ada tiga lembaga yang berwenang menangani penyidikan tindak pidana korupsi yakni lembaga KPK berdasarkan pasal 6 UU KPK, lembaga Kejaksaan berdasarkan pasal 30 UU Kejaksaan ... -
PENYALAHGUNAAN RUMAH TOKO (RUKO) MENJADI RUMAH PERIBADATAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-04-22)Pendirian Rumah Toko (ruko) saat sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Gabungan tempat tinggal dan tempat usaha menjadi suatu magnet yang membuat ruko cukup diminati oleh masyarakat di Indonesia. Di lain sisi, ... -
HAK PEKERJA MENGAJUKAN PHK DALAM HAL PENGUSAHA MELANGGAR KEWAJIBAN TENAGA KERJA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-01)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah hak pekerja mengajukan PHK dalam hal pemberi kerja tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dalam ... -
PEMUTUSAN KONTRAK KERJA DENGAN ALASAN EFISIENSI BESERTA DENGAN KOMPENSASI YANG DIBERIKAN DI PERUSAHAAN X
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-02)Termination is a lawful action conducted by either the employer or the employee in order to terminate the work relationship between them by cancelling the work agreement which became the foundation of the relationship. ... -
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO.369/PDT/2013 PT.Bdg DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 980/K/Pdt/2014 TERKAIT PADA KESAMAAN PENGERTIAN ANTARA PERSEKUTUAN MODAL, PENYERTAAN MODAL DAN PINJAM MEMINJAM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-03)Dalam Masyarakat Indonesia seringkali di jumpai pinjam meminjam, persekutuan modal, dan penyertaan modal. Dalam konsep dasarnya ketiga hal tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas terlihat. Ketiga hal tersebut di ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 179 PK/PDT.SUS/2012 MENGENAI MEREK DAGANG KOPITIAM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-09)Sejalan dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, maka berkembang pula gaya hidup dan pola konsumsinya, dengan perkembangan jaman yang pesat, membuat orang menjadikan sesuatu yang biasa menjadi ... -
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-10)Penerapan konsep pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan mutlak bagi rakyat, demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara ... -
PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PIDANA MATI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-11)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peranan dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika juga penerapannya dalam hukuman pidana mati. Tujuan dalam penelitian ini ... -
IMPLIKASI AKSESI PROTOKOL MADRID DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM MEREK NASIONAL BAGI KEPENTINGAN PEMEGANG MEREK EKSPORTIR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-11)The issue of the Madrid Protocol have been existed coinciding with the 7th Annual World Intellectual Property Day, celebrated on April, 2007, in Jakarta with a seminar entitled "The Madrid Protocol for the International ... -
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Bahan Baku Kosmetik (Lipstik) Yang Menggunakan Bahan Berbahaya Timbal
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-29)Di Indonesia peraturan mengenai perlindungan konsumen sudah sangat jelas. Namun, masih ada kasus beredarnya kosmetik (lipstik) yang mengandung bahan berbahaya timbal. Sedangkan pengguna kosmetik bukan hanya wanita dewasa, ... -
ANALISIS MENGENAI PERKARA SENGKETA MEREK SHARPNESS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-04)Ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang selalu berkembang setiap saat dan membawa dampak terhadap perkembangan segala aspek dalam kehidupan manusia. Semakin majunya ilmu pengetahuan, semakin banyak pula inovasi-inovasi ... -
ANALISIS MENGENAI PERKARA SENGKETA MEREK LEXUS DENGAN PROLEXUS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-08)Merek adalah suatu identitas yang memiliki fungsi antara lain, petunjuk sumber asal barang, garansi kualitas dan iklan. Merek adalah aset, baik bagi perusahaan perdagangan maupun jasa, karena setelah upaya yang panjang ... -
ANALISIS KECELAKAAN KERJA YANG DIIKUTI DENGAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS PT. XYZ DI PEKANBARU PROVINSI RIAU)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-12)The problems studied in this research are the rights of PKWT (contract) and PKWTT (permanent / permanent) workers who suffered work accidents followed by Termination of Employment (PHK) and to know the legal effort that ...