Browsing Theses (Law) by Issue Date
Now showing items 81-100 of 112
-
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 980 K/PID.SUS/2015 DALAM KAITANNYA DENGAN AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD (AVAS)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-13)The principle of legality is fundamental principle that aims to ensure legal certainty. The legality princple governs the actions and sanctions. This principle should not be distorted and should be upheld. In fact in the ... -
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 104 PK/Pid.Sus/2015 DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1956
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-22)Penggunaan merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Penegakan hukum hak merek mempunyai dua aspek, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam kasus pemalsuan ... -
KEABSAHAN KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL BERBAHASA ASING DI INDONESIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1572 K/PDT/2015
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-05)Based-on pacta sunt servanda principle, international business contract stands as private rule of law, which regulate the covenant between interstates parties. By choice of law principle as in international private law, ... -
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ROBOT HUMANOID YANG MELAKUKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN DALAM PERSEROAN TERBATAS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-08)Technological developments develop so rapidly especially in the field of information technology and Artificial Intellegence so the creation of Humanoid Robot. With the presence of Humanoid Robot can replace the human ... -
ANALISIS TENTANG HAK PRIORITAS DALAM PERKARA SENGKETA MEREK HOT WHEELS MILIK MATTEL, INC
(2018-01-09)In 2009, Mattel, Inc. a foreign company (foreigner) domiciled in the United States filed a lawsuit against Yonghwa Wongsodiredjo regarding the case of the Hot Wheels brand. On behalf of the Central Jakarta Commercial ... -
ANALISIS PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-10)War against corruption in Indonesia arises since the downfall of new order era. In this era called reformation, Government started to punish the corruptors and arrest them. Even the Government formed a special institution ... -
PROSES DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-11)The rise of narcotics circulation involving children as narcotics couriers is a problem that needs to get serious attention both from government, law enforcement and society. The child who commits a crime must still ... -
ANALISIS MENGENAI PENAFSIRAN PERSAMAAN MEREK DALAM MEREK HUGO BOSS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-15)Ide atau pemikiran manusia merupakan suatu aset penting dalam era modern yang selayaknya dihargai dan perlu memperoleh perlindungan hukum. Merek terkenal sering kali jadi sasaran itikad tidak baik, oleh karena itu ... -
PENGUASAAN TANAH SECARA LEGAL OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-18)The existence of foreigners in Indonesia raises a need to have a place to live in Indonesia. In the provisions of legislation in Indonesia, Foreign Citizens may only own land rights in the form of Right to Use and Right ... -
ANALISA PENCABUTAN HAK MEREK TERKENAL DENGAN PRIORITAS MENURUT UNDANG – UNDANG MEREK NOMOR 2O TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-18)Penggunaan merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Penegakan hukum hak merek mempunyai dua aspek, yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam kasus pemalsuan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-02-11)Perkembangan teknologi telah merubah perilaku bisniss, sebagaimana perdagangan jual-beli kini dapat dilakukan dalam dunia virtual melalui jaringan internet. Perubahan tersebut melahirkan permasalahan hukum baru bagi ... -
KEABSAHAN JUAL BELI RUMAH SUSUN MELALUI PPJB MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-08)Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat. Pembangunan rumah susun dapat mengurangi ... -
ANALISIS PUTUSAN PTUN NO. 18/G/2007/PTUN.MKS DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA KASUS PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK GUNA BANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-15)Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Dimana dalam hal pendaftaran untuk memperoleh sertifikat HGB ... -
Analisa Tindak Pidana Korupsi Dalam Keuangan Badan Usaha Milik Negara Yang Diatur Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-12-21)BUMN merupakan bentuk pemerintah untuk turut serta secara langsung memajukan perkonomian negara, mewujdukan kesejahteraan yang merata sesuai dengan amanat dalam Pembukaan alinea ke-4 UUD’45. Begitu besar peran serta ... -
ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-12-21)Modal Dasar adalah salah satu syarat dalam dalam pendirian Perseroan Terbatas. Dalam substansi Pasal 32 Ayat 1 UU Perseroan Terbatas menyatakan mininal modal dasar pendirian Perseroan Terbatas sebesar Rp50.000.000,00 ... -
Keabsahan Cryptocurrency Sebagai Obyek Komoditi Perdagangan Di Indonesia
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-01-16)Cyrptocurrency adalah mata digital dalam transaksi elektronik yang menggunkan teknologi blockchain, diantaranya adalah bitcoin. Bitcoin memiliki sifat terdesentralisasi, yakni tidak diawasi oleh bank sentral atau otoritas ... -
ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN PIDANA MATI BERDASARKAN PASAL 114 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-02-18)Penetapan pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi atau memberantas kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan, sehingga penetapan suatu kebijakan tentunya akan menimbulkan pro dan ... -
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN.SAG MENGENAI SANKSI PIDANA TERHADAP TERPIDANA FIDELIS ARIE
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-02-21)Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, karena narkotika dianggap memiliki memberi pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Seringkali penggunaan narkotika bukan untuk ... -
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR No.26/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS DALAM KASUS KORUPSI DI BANK NEGARA INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-04-01)Korupsi di Indonesia sudah dianggap sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa, karena telah merusak keuangan negara dan ekonomi negara, termasuk menjatuhkan nilai sosial budaya, moral, politik, tatanan hukum ... -
KEDUDUKAN HUKUM ANTARA KREDITOR PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN DAN UPAH BURUH DALAM PERISTIWA KEPAILITAN (ANALISA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-VI/2008 DAN PUTUSAN MK NO. 67/PUU-XI/2013)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-04-02)Peristiwa Kepailitan pada hakikatnya merupakan salah satu bagian dari dinamika hubungan keperdataan yang berfungsi sebagai jalan keluar manakala Debitor yang memiliki dua atau lebih Kreditor dan sudah tidak mampu ...