Search
Now showing items 1-10 of 22
PENERAPAN KARAKTERISTIK NETRALITAS PPN DIKAITKAN DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN PPN (ANALISIS PUTUSAN MA NO 70P/HUM/2013)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)
Pajak pertambahan Nilai merupakan jenis pajak konsumsi dan memiliki
karakteristik netral. Karakteristik netral disini mengandung maksud bahwa pajak
ini pada dasarnya dikenakan untuk semua barang kena pajak dan jasa kena ...
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-10)
Penerapan konsep pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan mutlak
bagi rakyat, demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang berpihak
kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara ...
PEMUTUSAN KONTRAK KERJA DENGAN ALASAN EFISIENSI BESERTA DENGAN KOMPENSASI YANG DIBERIKAN DI PERUSAHAAN X
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-02)
Termination is a lawful action conducted by either the employer or the
employee in order to terminate the work relationship between them by cancelling
the work agreement which became the foundation of the relationship. ...
ANALISIS PUTUSAN PK NOMOR 405/B/PK/PJK/2014 TERKAIT DENGAN FAKTUR PAJAK STANDAR DAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dipungut bagi Negara
atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam
negeri. PPN dalam prakteknya wajib dipungut oleh Wajib Pajak (WP) yang ...
ANALISIS TENTANG OUTSOURCING DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 746 K/PDT.SUS-PHI/2014
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-02)
Permasalahan kebijakan outsourcing yang terdapat di PT Kasakata Kimia yang
masih ada hingga saat ini. Masalah tersebut adalah perusahaan memperkerjakan
buruh dengan status outsourcing menempati bagian-bagian yang langsung ...
ANALISA DISPARITAS PUTUSAN KPPU NO. 24/KPPU-I/2009 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST TENTANG KARTEL OLEH PERUSAHAAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-04)
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kasus Putusan KPPU no.
24/KPPU-I/2009 yang kontradiksi dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no.
03/KPPU/PN.JKT.PST mengenai kartel produsen minyak goreng ...
Akibat Hukum Perjanjian Antara Produsen dan Distributor atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Standard Mutu Kesehatan
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-01-26)
Kasus beredarnya pembalut dan pantyliner yang beredar dipasar bebas yang
mengandung klorin membuktikan bahwa lemahnya perlindungan hukum bagi
konsumen akibat perbuatan pelaku usaha. Klorin merupakan bahan berbahaya ...
PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU "ILLEGAL FISHING" SEBAGAI BENTUK SANKSI ADMINISTRATIF
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-22)
Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar yang dikelilingi lautan luas dengan
garis pantai yang panjang. Luas laut Indonesia sekitar 75 persen dari total luas
wilayahnya, terdiri dari 3,1 juta kilometer (km) persegi ...
PENERAPAN KARAKTERISTIK NETRALITAS PPN DIKAITKAN DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN PPN (ANALISIS PUTUSAN MA NO 70P/HUM/2013)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)
Pajak pertambahan Nilai merupakan jenis pajak konsumsi dan memiliki
karakteristik netral. Karakteristik netral disini mengandung maksud bahwa pajak
ini pada dasarnya dikenakan untuk semua barang kena pajak dan jasa kena ...
ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORTUS) DI ATAS USIA 20 MINGGU
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)
Di Indonesia sering kali terjadi aborsi yang bersifat kriminalis. Dalam
kasus aborsi sering diterapkan pasal 346-349 KUHP. Sesudah
diundangkannya UU No. 23 tahun 2002 jo. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak maka ...