Search
Now showing items 1-10 of 112
KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI MEREK YANG DILAKSANAKAN DITAHANAN KEPOLISIAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2014-05-01)
Contract is one of the most important instruments in commerce area. Contract as a form of agreement between two parties or among parties, will have the strong law force if it is made legitimately according to the rules ...
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN.SAG MENGENAI SANKSI PIDANA TERHADAP TERPIDANA FIDELIS ARIE
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-02-21)
Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, karena narkotika
dianggap memiliki memberi pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya
melakukan kejahatan. Seringkali penggunaan narkotika bukan untuk ...
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN ROBOT HUMANOID YANG MELAKUKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN DALAM PERSEROAN TERBATAS
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-08)
Technological developments develop so rapidly especially in the field of
information technology and Artificial Intellegence so the creation of Humanoid
Robot. With the presence of Humanoid Robot can replace the human ...
Analisis perbandingan tentang hak cuti dalam UU no 13 tahun 2003 dengan UU no 11 tahun 2020
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-01-14)
Setiap pekerja pasti diberikan cuti oleh perusahaan, cuti yang diberikan pasti berbeda-beda oleh setiap perusahaan. Meskipun berbeda pasti harus ada yang mendasar yaitu dengan Undang-Undang. Undang-Undang yang digunakan ...
PRINSIP HUKUM KONTRAK BAKU YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI YANG TERCANTUM DI KARCIS PARKIR YANG DIKELOLA PIHAK SWASTA DI KOTA SURABAYA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2012-02-22)
EKSEKUSI BARANG JAMINAN PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR BILA TERJADI WANPRESTASI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Master Of Law, 2014-12-02)
Motor vehicles have become a necessity for people in a variety of activities
included in the work. Standard clause made by the businesses contains clauses
that shift responsibility to consumers or businesses referred to ...
Analisis harta bersama sebagai pembayaran utang terkait perkawinan yang sah tanpa perjanjian kawin
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-02-11)
Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina keluarga yang harmonis namun selain menyatukan 2 (dua) orang yang berbeda perkawinan juga menimbulkan akibat ...
ANALISIS YURIDIS TENTANG KETENTUAN UPAH KERJA LEMBUR PADA PERATURAN PERUSAHAAN DI PT. R DITINJAU DARI KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-02-25)
Pada dasarnya, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang
sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional. Sesuai dengan
peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan
untuk ...
PENJATUHAN PIDANA YANG LEBIH BERAT DARI TUNTUTAN JAKSA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.253K/PID.SUS/2012 DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2014-05-01)
Corruption is one problem which keeps growing in indonesia and has
happened at all levels of government ranging from lower levels until foundations.
Corruption is behavior public official, politician or servants who is ...
Analisa Tindak Pidana Korupsi Dalam Keuangan Badan Usaha Milik Negara Yang Diatur Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-12-21)
BUMN merupakan bentuk pemerintah untuk turut serta secara langsung
memajukan perkonomian negara, mewujdukan kesejahteraan yang merata sesuai
dengan amanat dalam Pembukaan alinea ke-4 UUD’45. Begitu besar peran serta ...