Search
Now showing items 101-106 of 106
KEDUDUKAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PRELIMINARY CONTRACT DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2014-05-12)
DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-04-19)
Dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia ada tiga lembaga yang berwenang
menangani penyidikan tindak pidana korupsi yakni lembaga KPK berdasarkan pasal 6 UU KPK,
lembaga Kejaksaan berdasarkan pasal 30 UU Kejaksaan ...
UPAYA DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PENOLAKAN IZIN DALAM PERJANJIAN WARALABA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2012-03-03)
The concept of franchising is a great alternative in order to reduce the risk
of loss due to corporate policy of the country's political, security stability, high
transport costs, customs or culture, and the rule of law ...
Keabsahan Cryptocurrency Sebagai Obyek Komoditi Perdagangan Di Indonesia
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-01-16)
Cyrptocurrency adalah mata digital dalam transaksi elektronik yang menggunkan teknologi blockchain, diantaranya adalah bitcoin. Bitcoin memiliki sifat terdesentralisasi, yakni tidak diawasi oleh bank sentral atau otoritas ...
IMPLIKASI AKSESI PROTOKOL MADRID DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM MEREK NASIONAL BAGI KEPENTINGAN PEMEGANG MEREK EKSPORTIR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-11)
The issue of the Madrid Protocol have been existed coinciding with the 7th Annual World
Intellectual Property Day, celebrated on April, 2007, in Jakarta with a seminar entitled "The
Madrid Protocol for the International ...
ANALISIS PUTUSAN PTUN NO. 18/G/2007/PTUN.MKS DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA KASUS PEMBATALAN PENDAFTARAN HAK GUNA BANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-15)
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu
paling lama 30 tahun. Dimana dalam hal pendaftaran untuk memperoleh sertifikat
HGB ...