Search
Now showing items 11-20 of 22
HAK PEKERJA MENGAJUKAN PHK DALAM HAL PENGUSAHA MELANGGAR KEWAJIBAN TENAGA KERJA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-01)
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah hak pekerja mengajukan PHK dalam
hal pemberi kerja tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dalam ...
PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOTIKA TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PIDANA MATI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-11)
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peranan dan
wewenang Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan
pemberantasan narkotika juga penerapannya dalam hukuman pidana mati.
Tujuan dalam penelitian ini ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 632/PDT.SUS/2011 DALAM KASUS PHK SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-02)
The problems that were examined in this research is the case of the
termination of employment (FLE) number done by PT. Garment Dwi Cipta
Abadi perennial against Zuda Ahmad Zainuddin PT. Garment Dwi Cipta Abadi
perennial ...
Kepastian Hukum Bagi Para Pihak Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)
Perkawinan merupakan cara manusia untuk melestarikan eksistensinya.
Kebutuhan manusia akan seks dan regenerasi telah dilembagakan dalam lembaga
perkawinan oleh masyarakat di mana segala sesuatu terbingkai oleh norma, ...
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 102/PK/PDT/2010 ATAS KASUS HARTA BAWAAN DENGAN KEBERADAAN PERJANJIAN KAWIN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-11)
Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi dalam
bidang hukum perkawinan. Terutama yang terdapat pada pasal 29 Undang-Undang
Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian kawin. Pasal 29 tersebut ...
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NO.369/PDT/2013 PT.Bdg DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 980/K/Pdt/2014 TERKAIT PADA KESAMAAN PENGERTIAN ANTARA PERSEKUTUAN MODAL, PENYERTAAN MODAL DAN PINJAM MEMINJAM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-03)
Dalam Masyarakat Indonesia seringkali di jumpai pinjam meminjam,
persekutuan modal, dan penyertaan modal. Dalam konsep dasarnya ketiga hal
tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas terlihat. Ketiga hal tersebut di ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 179 PK/PDT.SUS/2012 MENGENAI MEREK DAGANG KOPITIAM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-09)
Sejalan dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia,
maka berkembang pula gaya hidup dan pola konsumsinya, dengan perkembangan
jaman yang pesat, membuat orang menjadikan sesuatu yang biasa menjadi ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 260 K/Pdt.SusPHI/2014 DIKAJI DARI ASPEK PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN PT. SCTV YANG TERIKAT PERJANJIAN KERJA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-11)
Dewasa ini, persaingan usaha di Indonesia semakin ketat yang ditandai dengan
munculnya banyak perusahaan-perusahaan baru. Era Globalisasi menuntut banyak
perusahaan agar meningkatkan kinerja melalui pengolahan organisasi ...
PENYALAHGUNAAN RUMAH TOKO (RUKO) MENJADI RUMAH PERIBADATAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-04-22)
Pendirian Rumah Toko (ruko) saat sedang mengalami pertumbuhan yang sangat
pesat. Gabungan tempat tinggal dan tempat usaha menjadi suatu magnet yang membuat ruko
cukup diminati oleh masyarakat di Indonesia. Di lain sisi, ...
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Bahan Baku Kosmetik (Lipstik) Yang Menggunakan Bahan Berbahaya Timbal
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-29)
Di Indonesia peraturan mengenai perlindungan konsumen sudah sangat
jelas. Namun, masih ada kasus beredarnya kosmetik (lipstik) yang mengandung
bahan berbahaya timbal. Sedangkan pengguna kosmetik bukan hanya wanita
dewasa, ...