Search
Now showing items 11-20 of 112
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 980 K/PID.SUS/2015 DALAM KAITANNYA DENGAN AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD (AVAS)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-13)
The principle of legality is fundamental principle that aims to ensure legal
certainty. The legality princple governs the actions and sanctions. This principle
should not be distorted and should be upheld. In fact in the ...
ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 104 PK/Pid.Sus/2015 DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1956
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-22)
Penggunaan merek dagang memegang peranan penting dalam lalu lintas
perdagangan. Penegakan hukum hak merek mempunyai dua aspek, yaitu aspek
hukum perdata dan aspek hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam kasus
pemalsuan ...
PENERAPAN KARAKTERISTIK NETRALITAS PPN DIKAITKAN DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN PPN (ANALISIS PUTUSAN MA NO 70P/HUM/2013)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)
Pajak pertambahan Nilai merupakan jenis pajak konsumsi dan memiliki
karakteristik netral. Karakteristik netral disini mengandung maksud bahwa pajak
ini pada dasarnya dikenakan untuk semua barang kena pajak dan jasa kena ...
KEABSAHAN KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL BERBAHASA ASING DI INDONESIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1572 K/PDT/2015
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-05)
Based-on pacta sunt servanda principle, international business contract
stands as private rule of law, which regulate the covenant between interstates
parties. By choice of law principle as in international private law, ...
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-10)
Penerapan konsep pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan mutlak
bagi rakyat, demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang berpihak
kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara ...
PEMUTUSAN KONTRAK KERJA DENGAN ALASAN EFISIENSI BESERTA DENGAN KOMPENSASI YANG DIBERIKAN DI PERUSAHAAN X
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-02)
Termination is a lawful action conducted by either the employer or the
employee in order to terminate the work relationship between them by cancelling
the work agreement which became the foundation of the relationship. ...
ANALISIS PUTUSAN PK NOMOR 405/B/PK/PJK/2014 TERKAIT DENGAN FAKTUR PAJAK STANDAR DAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-10)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dipungut bagi Negara
atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam
negeri. PPN dalam prakteknya wajib dipungut oleh Wajib Pajak (WP) yang ...
“HUBUNGAN KONTRAK BERJANGKA ANTARA NASABAH DENGAN PIALANG BERJANGKA BESERTA TANGGUNG JAWABNYA”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-02-01)
Penulisan Tesis yang berjudul Hubungan Kontrak Berjangka Antara Nasabah
dengan Pialang Berjangka beserta Tanggung Jawabnya dilatarbelakangi oleh
adanya ketidakjelasan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan antara
nasabah ...
ANALISIS TENTANG OUTSOURCING DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 746 K/PDT.SUS-PHI/2014
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-02)
Permasalahan kebijakan outsourcing yang terdapat di PT Kasakata Kimia yang
masih ada hingga saat ini. Masalah tersebut adalah perusahaan memperkerjakan
buruh dengan status outsourcing menempati bagian-bagian yang langsung ...
ANALISA DISPARITAS PUTUSAN KPPU NO. 24/KPPU-I/2009 DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST TENTANG KARTEL OLEH PERUSAHAAN MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-02-04)
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kasus Putusan KPPU no.
24/KPPU-I/2009 yang kontradiksi dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no.
03/KPPU/PN.JKT.PST mengenai kartel produsen minyak goreng ...