• English
    • Bahasa Indonesia
  • English 
    • English
    • Bahasa Indonesia
  • Login
View Item 
  •   DSpace Home
  • UPHS Journal
  • Gema Aktualita
  • Vol. 4 No. 1 Juni 2015
  • View Item
  •   DSpace Home
  • UPHS Journal
  • Gema Aktualita
  • Vol. 4 No. 1 Juni 2015
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Birokrasi Pemerintah Negara Sebagai Pemegang Peran Yang Sangat Strategis Dan Vital Dalam Menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Thumbnail
View/Open
Birokrasi Pemerintah Negara Sebagai Pemegang Peran Yang Sangat Strategis Dan Vital Dalam Menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.pdf (50.62Kb)
Date
2015-06-01
Author
Widjiastuti, Agustin
Metadata
Show full item record
Abstract
Baik buruk dan efektif tidaknya roda pemerintah sangatlah tergantung pada baik buruknya dan efektif tidaknya roda birokrasi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan Negara. Tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya birokrasi pemerintah yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani dan memberdayakan masyarakat secara sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab serta diharapkan para birokrat / aparat mampu untuk menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan (baik dalam pekerjaan ataupun kehidupan pribadinya) sehari hari. Proses reformasi birokrasi yang telah dicetuskan pada tahun 1998 dimana masyarakat menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik / good governance dan reformasi birokrasi tersebut akan terus berlangsung hingga saat ini serta sampai tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dan mis management ketika memberikan pelayanan public dan mengelolala kekayaan Negara demi kesejahteraan masyarakat.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa kebijakan reformasi birokrasi pada Perpres No. 7/2005 dan UU No 28/1999 telah memberikan aturan yang menjamin bahwa kepentingan public, peningkatan kesejahteraan dan keadilan social bagi seluruh rakyat dapat direfleksikan / di implementasikan melalui kebijakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip prinsip good governance yang tertuang dalam asas asas umum pemerintahan yang baik.
URI
http://hdl.handle.net/123456789/339
Collections
  • Vol. 4 No. 1 Juni 2015

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

My Account

LoginRegister

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
Atmire NV