PRINSIP PERJANJIAN CAMPURAN DALAM PERJANJIAN LISENSI DAN PERJANJIAN WARALABA

Abstract

Perjanjian lisensi dan perjanjian waralaba (franchise) adalah merupakan jenis perjanjian yang erupa tapi tak sama. Sekilas masyarakat awam akan menganggap bahwa jenis perjanjian ini sama saja, dan masyarakat seringkali membuat perjanjian lisensi dengan konsep waralaba demikian pula sebaliknya. Padahala dari segi hukum kedua jenis perjanjian ini jelas mempunyai perbedaan, dan terlebih lagi perbedaan diantara keduanya ini membawa konsekuensi hukum yang berbeda pula, sehingga seharusny kedua perjanjian ini tidak dapat dicampuradukan penggunaannya. Konsep hukum dan Asas hukum adalah merupakan pegangan dalam menyelesaikan setiap konflik hukum yang tidak dapat dipecahkan melalui peraturan hukum. Dalam hukum dikenal adanya asas kebebsan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 Burgerlijk Wetboek (BW) / Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Hukum mengenal pula adanya konsep perjanjian campuran. Asas kebebsan berkontrak dan konsep perjanjian campuran dapat dipakai sebagai solusi penyelesaian terjadinya kekacauan penggunaan jenis perjanjian lisensi dan perjanjian waralaba tersebut. Ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan agar kedua jenis perjanjian ini dapat digabungkan kedalam bentuk perjanjian campuran. Dan ada beberapa konsekuensi hukum yang harus ditaati dan dijadikan acuan, agar penyelesaian sengketa pada jenis perjanjian campuran ini dapat terelesaikan dengan baik.