• PENYELESAIAN KREDIT MACET MENURUT TINGKATAN PREFERENSI JAMINAN DALAM PROSES KEPAILITAN 

  SOSILO, GIDEON PRATAMA (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-04-02)

  Perusahaan yang ditetapkan pailit oleh pengadilkan, dalam penetapan menunjuk kurator dalam menjalankan wewenangnya dibantu oleh hakim pengawas. Penetapan debitur pailit tidak jarang membawa permasalahan dalam pemberesannya ...
• KEDUDUKAN HUKUM ANTARA KREDITOR PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN DAN UPAH BURUH DALAM PERISTIWA KEPAILITAN (ANALISA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-VI/2008 DAN PUTUSAN MK NO. 67/PUU-XI/2013) 

  Sugijanto, Michael (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-04-02)

  Peristiwa Kepailitan pada hakikatnya merupakan salah satu bagian dari dinamika hubungan keperdataan yang berfungsi sebagai jalan keluar manakala Debitor yang memiliki dua atau lebih Kreditor dan sudah tidak mampu ...
• Keabsahan Cryptocurrency Sebagai Obyek Komoditi Perdagangan Di Indonesia 

  Linggoraharjo, Victoria (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-01-16)

  Cyrptocurrency adalah mata digital dalam transaksi elektronik yang menggunkan teknologi blockchain, diantaranya adalah bitcoin. Bitcoin memiliki sifat terdesentralisasi, yakni tidak diawasi oleh bank sentral atau otoritas ...
• ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN PIDANA MATI BERDASARKAN PASAL 114 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 

  LAEMONTA, JORDYANTO HERMANUS (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-02-18)

  Penetapan pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi atau memberantas kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan, sehingga penetapan suatu kebijakan tentunya akan menimbulkan pro dan ...
• ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR No.26/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS DALAM KASUS KORUPSI DI BANK NEGARA INDONESIA 

  LAEMONTA, HARTANTO HERMANUS (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-04-01)

  Korupsi di Indonesia sudah dianggap sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa, karena telah merusak keuangan negara dan ekonomi negara, termasuk menjatuhkan nilai sosial budaya, moral, politik, tatanan hukum ...
• ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN.SAG MENGENAI SANKSI PIDANA TERHADAP TERPIDANA FIDELIS ARIE 

  Dhanuarta, Ericsson (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-02-21)

  Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, karena narkotika dianggap memiliki memberi pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Seringkali penggunaan narkotika bukan untuk ...
• ANALISIS KRIMINOLOGIS TENTANG PERUNDUNGAN (BULLYING) 

  Salim, Lia Sintia (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-03)

  Perilaku perundungan (Bullying) semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan hukum yang mengantur tentang Perundungan (Bullying) ini. Pelaku perundungan terus menerus melakukan hal itu ...
• ANALISIS KASUS RUNTUHNYA BALKON LANTAI 1 TOWER II GEDUNG BURSA EFEK INDONESIA (BEI) DI JAKARTA SELATAN 

  Laos, Yunita Tiffany (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-03)

  Jasa konstruksi adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Hal ini terkaitan kasus runtuhnya balkon lantai 1 Tower II gedung bursa efek Indonesia (BEI) di Jakarta Selatan ...
• PELAKU PENYERTAAN PEMBUATAN VIDEO PORNO PADA ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI 

  HAKIKI, ALVY SYAHRILIA (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-03)

  Pornografi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan ...
• KETIDAKPATUHAN BUPATI NUNUKAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 

  Djimat, Adeleda Patricia (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-07-30)

  Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan produk hukum suatu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutuskan penyelesaian suatu sengketa Tata Usaha Negara.Putusan PTUN adalah pernyataan hakim tata usaha negara ...
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEMBELIAN SATUAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL YANG BELUM MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 

  Astrid, Monica Fersti (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-03)

  Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen sehingga adanya aturan yang mengatur dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan ...
• ANALISIS TINDAKAN MALPRAKTIK DOKTER RSUP ADAM MALIK MEDAN MENURUT UU PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UU KESEHATAN 

  Liadi, William Seven (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-02)

  Masalah malpraktik dalam pelayanan kesehatan pada akhir-akhir ini mulai ramai dibicarakan masyarakat dari berbagai golongan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diajukan masyarakat ...
• TANGGUNG JAWAB PIHAK LAZADA TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE 

  Njoto, Meishell (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-01)

  Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini turut mempengaruhi dunia bisnis khususnya perdagangan. Jual beli kini dapat dilakukan secara virtual melalui media internet. Perkembangan ini melahirkan permasalahan hukum ...
• HAK PEKERJA SALES PROMOTION GIRL AKIBAT PHK OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PARTINI VS PT.X) 

  IRAWAN, JOSHUA EVANDEO (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-01)

  Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya dapat diartikan sebagai pengakhiran suatu hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja/pengusaha. Berakhirnya hubungan kerja sendiri juga otomatis mengakhiri suatu hak ...
• ANALISIS TENTANG MEREK YANG TIDAK DIGUNAKAN SELAMA TIGA TAHUN BERTURUT-TURUT DALAM PERDAGANGAN BARANG DAN/ATAU JASA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 164K/PDT.SUS-HKI/2016 

  SUTJIPTO, CLARENCE RITCH (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-07-30)

  Merek harus didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Merek no 15 tahun 2001 yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2016. Karena itu, terdapat Direktorat Jenderal HKI yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam ...
• ANALISIS UPAYA HUKUM DALAM PELANGGARAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BISNIS DATABASE 

  Andrea, Josephine Carene (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-09-07)

  Di jaman modern ini, seluruh aspek kehidupan masyarakat berkembang sangat pesat karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Sekarang transaksi jual beli tidak lagi melibatkan pelaku usaha dan konsumen untuk ...
• ANALISIS PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK PANAS BUMI OLEH PT. SAE DI BATURADEN KAWASAN HUTAN LINDUNG LERENG GUNUNG SLAMET DALAM SUDUT PANDANG UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JIS. UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

  WILSON, SONNY (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-01)

  Hutan Lindung haruslah dijaga karena memiliki fungsi sebagai Wilayah Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan fungsi penting hutan lindung ...
• DAMPAK PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KPR YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA 

  Rejeki, Vania Chrisdiana (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-12-09)

  Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. UUP mengatur mengenai perjanjian kawin di dalam pasal 29 ayat (1) yang mewajibkan perjanjian kawin dibuat pada waktu atau ...
• JASA PELAYANAN PEREMPUAN SEBAGAI OBJEK GRATIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSIPASAL 12 B JO. PASAL 12 C UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI 

  SYAHADATINA, PRILIE (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-24)

  Corruption is a form of dishonesty undertken by a person entrusted with a position of authority, often to acquire personal benefit. Bribery is the act of giving money, goods or other forms of retaliation from the bribe ...
• ANALISIS YURIDIS TENTANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA 

  GOENTORO, ADITIA PUTRA (Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-04-17)

  Pembangunan gereja di Indonesia adalah hal yang harus dilindungi oleh Negara Indonesia, karena pada dasarnya rumah ibadah adalah hak kebebasan untuk beragama. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa agama yang di akui ...

View more