Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 137-156 of 379
-
DAMPAK PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KPR YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-12-09)Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan. UUP mengatur mengenai perjanjian kawin di dalam pasal 29 ayat (1) yang mewajibkan perjanjian kawin dibuat pada waktu atau ... -
Dampak positif perizinan pengelolaan lingkungan hidup menurut undang - undang nomor 11 tahun tahun 2020 tentang cipta kerja juncto peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-08-26)Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengenal berbagai jenis instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, salah satunya adalah perizinan. ... -
DISHARMONISASI ATURAN BATASAN USIA PENSIUN BAGI PNS YANG DIPERBANTUKAN DI PERUSAHAAN PERSERO
(Universitas Kanjuruhan Malang - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-03-10)The law of civil servant states that civil servant who assigned to private company are known as public servant, although the private company obliged to pay their wages and allowance. The legal issues is when there are ... -
DUALISME KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-04-19)Dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia ada tiga lembaga yang berwenang menangani penyidikan tindak pidana korupsi yakni lembaga KPK berdasarkan pasal 6 UU KPK, lembaga Kejaksaan berdasarkan pasal 30 UU Kejaksaan ... -
EFEKTIFITAS HUKUM PIDANA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN KORPORASI ( STUDI KASUS PT. LAPINDO BERANTAS,INC DI KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR )
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2010-09-29)Perilaku PT. Lapindo Berantas, Inc yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur panas merupakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi ( crime for corporation ) yang memiliki karakteristik memiliki status sosial, peranan ... -
EKSEKUSI BARANG JAMINAN PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR BILA TERJADI WANPRESTASI
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Master Of Law, 2014-12-02)Motor vehicles have become a necessity for people in a variety of activities included in the work. Standard clause made by the businesses contains clauses that shift responsibility to consumers or businesses referred to ... -
FUNGSI DANA JAMKESMAS DIKAITKAN DENGAN PENGOBATAN TAHANAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2013-01-15)Setiap warga negara memiliki hak asasi yang dilindungi oleh Undang- Undang Dasar Negara Indonesia. Salah satunya yaitu hak asasi dalam bidang kesehatan. Sejak dahulu, pemerintah kita telah mengusahakan dan membuat pro ... -
HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIANO.154 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2-12-07)Divorce is the breaking of marriage bond between husband and wife with court decision and there is enough reason that between husband and wife will not be able to live in harmony again as husband and wife. Marriage negatively ... -
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK TERHADAP KETETAPAN PAJAK DAN PENGADILAN PAJAK
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2014-05-01)Tax is an important instrument to generate income for a nation for its development. A tax system should based on the regulations which must be based on the principle of equality, it must be made fair for all its citizen. ... -
HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-01-26)Hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat sebagai penghuninya. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan akan hutan adat sering diperhadapkan konflik antara masyarakat hukum ... -
HAK PEKERJA MENGAJUKAN PHK DALAM HAL PENGUSAHA MELANGGAR KEWAJIBAN TENAGA KERJA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-01)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah hak pekerja mengajukan PHK dalam hal pemberi kerja tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dalam ... -
HAK PEKERJA SALES PROMOTION GIRL AKIBAT PHK OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PARTINI VS PT.X)
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2018-08-01)Pemutusan Hubungan Kerja pada dasarnya dapat diartikan sebagai pengakhiran suatu hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja/pengusaha. Berakhirnya hubungan kerja sendiri juga otomatis mengakhiri suatu hak ... -
HAK SEORANG DPO UNTUK MENERIMA BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-04-24)Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia yakni terdapat pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam ... -
HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT SULAWESI TENGAH ATAS HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-12-06)Forests are an integral part of indigenous peoples as their inhabitants. The history of Indonesia proves that the management and utilization of customary forests is often confronted by conflict between indigenous and tribal ... -
HIERARKHI PERATURAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KHUSUSNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CALON PENUMPANG LION AIR YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN DAN PEMBATALAN PENERBANGAN
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2015-08-21)Keterlambatan (yang selanjutnya disebut sebagai delay) adalah hal yang tidak dapat dihindarkan dari dunia penerbangan, keterlambatan penerbangan ini tak jarang pula yang berujung pada pembatalan penerbangan yang mengakibatkan ... -
Hubungan hukum antar perusahaan dalam sistem perusahaan grup ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2017 tentang perseroan terbatas
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2021-11-11) -
HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA ANAK LUAR KAWIN DAN ORANGTUANYA: STUDI PERBANDINGAN DENGAN HUKUM KELUARGA DI BELANDA
(Universitas Airlangga - Faculty Of Law - Department Of Law, 2017-07-20)Post Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 dated February 17, 2012 on the amendment of Article 43 paragraph (1) of Marriage Act, many questions still raised regarding the implementation of the aforementioned ... -
“HUBUNGAN KONTRAK BERJANGKA ANTARA NASABAH DENGAN PIALANG BERJANGKA BESERTA TANGGUNG JAWABNYA”
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2013-02-01)Penulisan Tesis yang berjudul Hubungan Kontrak Berjangka Antara Nasabah dengan Pialang Berjangka beserta Tanggung Jawabnya dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan antara nasabah ... -
IMPLIKASI AKSESI PROTOKOL MADRID DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM MEREK NASIONAL BAGI KEPENTINGAN PEMEGANG MEREK EKSPORTIR
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Department Of Law - Master Of Law, 2016-05-11)The issue of the Madrid Protocol have been existed coinciding with the 7th Annual World Intellectual Property Day, celebrated on April, 2007, in Jakarta with a seminar entitled "The Madrid Protocol for the International ... -
INSTRUMEN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAERAH DI INDONESIA
(Universitas Pelita Harapan Surabaya - Faculty Of Law - Department Of Law, 2019-06-07)Pelindungan hukum atas indikasi geografis sangat penting dilakukan. Indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor ...